alexametrics
Jumat, 30 Jul 2021
radarkudus
Home > Grobogan
icon featured
Grobogan

Dewan Dengarkan Jawaban Bupati Grobogan tentang LKPj APBD 2020

15 Juni 2021, 11: 28: 47 WIB | editor : Ali Mustofa

LAPORAN PEMKAB: Wakil Ketua DPRD Grobogan Sugeng Prasetyo (tengah) memimpin rapat paripurna tentang jawaban bupati atas pandangan umum dewan tentang LKPj APBD 2020 kemarin.

LAPORAN PEMKAB: Wakil Ketua DPRD Grobogan Sugeng Prasetyo (tengah) memimpin rapat paripurna tentang jawaban bupati atas pandangan umum dewan tentang LKPj APBD 2020 kemarin. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)

Share this      

PURWODADI, – DPRD Grobogan menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati Sri Sumarni atas pandangan umum dewan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Grobogan 2020. Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Grobogan Sugeng Prasetyo kemarin itu, mendengarkan pendapat dari ketujuh fraksi.

”Jawaban bupati ini, menjawab dari penyampaikan saran, pendapat, pertanyaan, dan permintaan penjelasan berkaitan dengan materi raperda,” kata Sugeng Prasetyo.

Dikatakan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Grobogan 2020 mekanismenya telah diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan DPRD Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Grobogan. Pembahasan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas oleh Badan Anggaran (Bangar).

Baca juga: Tingkatkan Hasil Belajar Siswa dengan Media Mind Map

”Untuk itu, kepada Badan Anggaran kami minta untuk dapat menggunakan waktu pembahasan secara optimal,” ujarnya.

Bupati Sri Sumarni dalam laporanya menyampaikan, menanggapi pertanyaan, imbauan, saran, dan masukan dari para anggota dewan melalui fraksi-fraksi, akan diperhatikan guna perbaikan kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Guna terselenggaranya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan yang lebih baik.

Dia menjabarkan, realisasi pendapatan yang secara umum terpenuhi dengan capaian realisasi 100,14 persen. Objek pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dapat memenuhi target.

Pendapatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terealisasi Rp 82, 6 juta dari anggaran setelah perubahan Rp 25 juta. Pencapaian lebih besar dari anggaran, disebabkan adanya peningkatan uji laboratorium atas pembangunan konstruksi di desa yang menggunakan betonisasi.

Pendapatan di Dinas Komunikasi dan Informatika terealisasi Rp 463, 8 juta atau 115,95 persen dari anggaran setelah perubahan Rp 400 juta. Pencapaian lebih besar dari anggaran ini, karena ada penambahan menara telekomunikasi base transceiver station (BTS).

Tetapi ada realisasi pendapatan belum terpenuhi. Seperti Dinas Kesehatan terealisasi Rp 69,6 juta atau hanya 87,78 persen dari anggaran setelah perubahan Rp 79,3 juta. ”Target ini tidak terpenuhi karena ada penurunan tingkat hunian di puskesmas rawat inap selama pandemi Covid-19. Juga penurunan kapitasi yang diterima puskesmas terkait penghapusan kepesertaan JKN oleh pemerintah pusat. Penghapusan ini karena duplikasi kepesertaan dan karena sudah bukan lagi masuk kriteria keluarga miskin,” ungkapnya.

OPD lain, BPPKAD hanya Rp 54, 3 juta atau 56,63 persen dari anggaran setelah perubahan Rp 80 juta. Target tidak terpenuhi karena ada beberapa rumah dinas yang rusak atau tidak ditempati. Juga ada pengalihan beberapa sewa yang semula penyetorannya di BPPKAD, dialihkan pembayarannya ke OPD aset itu dicatat.

Sementara untuk belanja dan transfer 96,12 persen. Rincianya, belanja pegawai 94,42 persen yang salah satu penyebabnya pada perencanaan tahun anggaran 2020 telah memasukkan gaji dan tunjangan ASN dan PPPK. Meski demikian, sampai akhir 2020 belum ada pengangkatan tenaga PPPK, sehingga gaji dan tunjangan yang dialokasikan tidak terserap. Di samping itu, pada komponen gaji semua OPD sesuai ketentuan terdapat komponen accres yang merupakan penyediaan apabila ada perubahan gaji pada ASN.

”Belanja barang dan jasa juga tak terserap maksimal karena adanya pandemi Covid-19. Menyebabkan beberapa kegiatan batal dilaksanakan,” terangnya.

Dijelaskan, pada belanja modal salah satu yang menyebabkan realisasi kurang maksimal, karena nilai kontrak merupakan hasil proses pengadaan baik melalui tender maupun nontender. Jadi, ada sisa pagu anggaran yang berasal dari sisa pengadaan.

Sedangkan tentang penggunaan SiLPA 2020 pada 2021 Rp 103,1 miliar, Rp   45,8 miliar  merupakan sisa anggaran 2020 yang harus dianggarkan kembali di 2021. Hal itu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ”Sisa Rp 57,3 miliar merupakan anggaran yang bisa digunakan untuk penambahan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan,” imbuhnya. 

(ks/mun/lin/top/JPR)

 TOP