alexametrics
Sabtu, 19 Jun 2021
radarkudus
Home > Grobogan
icon featured
Grobogan

Enam Ribu UKM di Grobogan Daftar BPUM

10 Juni 2021, 07: 52: 00 WIB | editor : Ali Mustofa

MASIH DIBUKA: Warga menunjukkan halaman pendaftaran BPUM Grobogan yang diakses via link.

MASIH DIBUKA: Warga menunjukkan halaman pendaftaran BPUM Grobogan yang diakses via link. (SAIFUL ANWAR/RADAR KUDUS)

Share this      

GROBOGAN – Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (Dinkop-UKM) Grobogan hingga kemarin sudah menerima pendaftaran program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebanyak 6,202 peserta. Pihak Dinkop-UKM Grobogan melarang warga mendaftar langsung dengan berkas. Namun harus mengakses link yang telah disediakan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro (PUM) pada Dinkop-UKM Grobogan Joko Nugroho mengungkapkan, dari total data peserta sementara, pihaknya mengirimkan berkas dalam dua tahap. Tahap pertama ada 3.641 usaha, sedangkan tahap kedua sebanyak 2.561.

”Masih kami tunggu hingga 17 Juni nanti. Tidak ada jumlah maksimal, karena kami mengirim data ke provinsi, kemudian nanti dikirim ke Jakarta,” tuturnya kemarin.

Baca juga: Ruang Isolasi di RSUD Rembang Bisa Tampung 88 Pasien

Joko menerangkan, ada beberapa perbedaan antara BPUM 2020 lalu dengan BPUM 2021. Antara lain yakni besaran bantuan. Pada 2020 lalu, besarannya yakni Rp 2,4 juta, sedangkan kali ini Rp 1,2 juta.

Selain itu, untuk tahun ini anggota dalam satu kartu keluarga (KK) bisa mendaftar untuk dua bidang usaha. Hal itu berbeda dengan tahun lalu yang satu KK hanya diperbolehkan satu usaha.

”Kabar baiknya, yang tahun lalu sudah mendapatkan, tahun ini bisa mendaftar lagi,” tambahnya.

Meski tak ada kewajiban mendaftar secara daring dari pemerintah pusat, namun pihak Dinkop-UKM berinisiatif membuka link pendaftaran. Yakni para pegiat usaha Kota Swieke bisa mengakses link di bit.ly/BPUMGrobogan2021.

Bahkan, peserta dilarang datang langsung ke kantor Dinkop-UKM untuk menghindari kerumunan, mengingat masih dalam suasana Covid-19. ”Secara fisik takut ketemu. Untuk menghindari kerumunan, itu aplikasi sudah kami siapkan. Jadi warga mengunggah dokumen ke link tersebut,” tambahnya.

Adapun dokumen yang dibutuhkan antara lain yakni KTP elektronik, KK, memiliki usaha dibuktikan dnegan izin usaha mikro kecil (IUMK) atau surat keterangan usaha dari desa/kelurahan. Selain itu, peserta juga bukan ASN, TNI/Polri, pegawai BUMD, serta tidak sedang menerima KUR (kredit usaha rakyat). 

(ks/ful/lid/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya