alexametrics
Jumat, 30 Jul 2021
radarkudus
Home > Rembang
icon featured
Rembang

Awasi Kinerja dengan Siwaspada

09 Juni 2021, 13: 36: 53 WIB | editor : Ali Mustofa

BERSINERGI: Pj Sekda Rembang Edy Suprayanta dan Sekretaris DPRD Drupodo duduk bersama saat launching aplikasi Si Waspada kemarin.

BERSINERGI: Pj Sekda Rembang Edy Suprayanta dan Sekretaris DPRD Drupodo duduk bersama saat launching aplikasi Si Waspada kemarin. (SEKRETARIAT DPRD REMBANG FOR RADAR KUDUS)

Share this      

REMBANG – Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SiWaspada). Melalui platform ini hasil pengawasan para wakil rakyat dapat segera direspon oleh Perangkat Daerah.

Sekertaris DPRD Rembang Drupodo menyampaikan, SiWaspada dirancang untuk pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara tematik. Dasar hukumnya melalui Perbup nomor 17 tahun 2021. Keputusan tersebut mengatur tentang tindaklanjut hasil pengawasan tematik. Sebagai acuan bagi perangkat daerah untuk menindak lanjuti hasil pengawasan. Kemarin aplikasi tersebut sudah di-launching oleh Pj Sekda Edy Supriyanta.

Melalui aplikasi tersebut,  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa langsung menindak lanjuti hasil pengawasan DPRD secara tematik. ”Bisa dibuka di siwaspada.rembangkab.go.id,” katanya.

Baca juga: Lima Ribu Data PKH di Grobogan Dibekukan

Tindak lanjut tersebut bisa berupa tanggapan atau laporan tindak lanjut. Aplikasi ini merupakan inovasi sekertariat DPRD dalam memfasilitasi tugas fungsi DPRD. Khususnya pelaksanaan fungsi pengawasan. 

”Seingat saya ya baru kami (yang memelopori aplikasi Siwaspada) karena ini inovasi baru,” ujarnya.

Aplikasi ini juga bisa diakses oleh masyarakat umum guna menyalurkan pengaduan tentang pelayanan publik sehingga menjadi bahan acuan untuk pengawasan oleh DPRD. Aplikasi ini menggunakan data serapan anggaran yg tercatat di simkeuda sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh DPRD. Hasil pengawasan berupa catatan atau rekomendasi dapat langsung ditanggapi oleh OPD. ”Aplikasi ini sudah ada. Masyarakat bisa mengadu di situ. Ada menu pengaduan masyarakat. Nanti OPD bisa melihat catatan atau rekomendasi hasil pengawasan dari DPRD,” imbuhnya.

Pengawasan tematik dinilai menjadi sebuah terobosan regulasi yang memberikan pedoman dan standard prosedur pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Sehingga diharapkan mampu berperan sebagai bagian dari peringatan dini bagi proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Pengawasan tematik secara operasional dapat dijabarkan sebagai pengaturan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(ks/vah/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya