alexametrics
Rabu, 23 Jun 2021
radarkudus
Home > Pati
icon featured
Pati

Perjuangkan Aset Desa, Warga Banjarsari Geruduk Kantor BPN Pati

09 Juni 2021, 11: 57: 29 WIB | editor : Ali Mustofa

BATALKAN SERTIFIKAT: Warga Desa Banjarsari berunjuk rasa dengan mendatangi kantor BPN Pati kemarin pagi.

BATALKAN SERTIFIKAT: Warga Desa Banjarsari berunjuk rasa dengan mendatangi kantor BPN Pati kemarin pagi. (ACHMAD ULIL ALBAB/RADAR KUDUS)

Share this      

PATI – Sejumlah warga Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, menggeruduk kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kemarin pagi. Mereka geram lantaran tanah lapangan yang merupakan aset desa malah disertifikatkan menjadi hak milik mantan kepala desa (kades).

Mereka datang dengan membawa spanduk berisi narasi penolakan terhadap upaya penguasaan atas tanah milik desa tersebut. Perwakilan masyarakat yang datang diterima pimpinan BPN untuk mediasi.

Kepala Desa Banjarsari Sudiman mengungkapkan, tanah lapangan yang akan dikuasai oleh perorangan tersebut, seluas 3.806 meter persegi. Letaknya berada di SD Negeri 02 Banjarsari.

Baca juga: Geting Malah Nyanding

Sudiman mengisahkan tentang asal usul tanah tersebut, yang memang aset desa. Awal mulanya, desa memang tidak memiliki sekolah. Kemudian pada 1973 Presiden Soeharto pada saat itu mengeluarkan program SD inpres (instruksi presiden) yang ada di daerah terpencil berpenghasilan rendah.

”Syarat untuk dapat mendirikan SD inpresi ini, harus mempunyai lapangan dan bangunan. Kemudian pada saat itu warga dengan dikordinasi kepala desa iuran untuk membeli tanah. Saat itu saya masih kecil. Ini saya bawa para saksi asal muasal tanah lapangan tersebut," jelasnya kepada Jawa Pos Radar Kudus usai bertemu dengan pimpinan BPN kemarin.

Namun, setelah lama tanah digunakan untuk sekolah, rupanya pada 2019 lalu, ada orang yang hendak mengambil alih tanah tersebut menjadi hak milik. Berkas permohonan pun sudah dimasukkan ke BPN dan sudah memasuki tahap penerbitan sertifikat.

”Yang hendak menguasai tanah tersebut adalah Sukiman, mantan kades. Tetapi dia sudah meninggal. Ini mau dijadikan hak milik. Tapi masyarakat kami tidak menghendaki, karena tanah itu nanti untuk anak cucu. Untuk masa depan anak-anak desa ini," jelasnya.

Karena itu, Sudiman meminta kepada BPN agar menangguhkan penerbitan sertifikat tersebut. Apalagi, pemohon sertifikat dalam dokumen yang dimiliki desa, bukan pemilik tanah lapangan tersebut.

Kepala BPN Pati Mujiono mengatakan, secara formil berkas yang dimasukkan pemohon memang sudah komplet dan tidak ada masalah. Namun, pihaknya mengaku tetap akan menangguhkan penerbitan sertifikat tersebut. Lantaran warga yang tidak setuju akan melaporkan ke pengadilan.

”Tetapi karena secara materiil akan dilakukan pengujian di pengadilan, maka penerbitan akan kami tangguhkan dulu. Sampai keluarnya putusan pengadilan," jelasnya. 

(ks/aua/lin/top/JPR)

 TOP