alexametrics
Selasa, 27 Jul 2021
radarkudus
Home > Rembang
icon featured
Rembang

Pasopati Strategi Peningkatan Kinerja Pengawasan Dewan

06 Mei 2021, 11: 38: 32 WIB | editor : Ali Mustofa

BUAT TEROBOSAN: Jajaran tim Sekretariat DPRD Rembang berfoto bersama setelah melaksanakan FGD di ruang paripurna kemarin.

BUAT TEROBOSAN: Jajaran tim Sekretariat DPRD Rembang berfoto bersama setelah melaksanakan FGD di ruang paripurna kemarin. (DPRD REMBANG FOR RADAR KUDUS)

Share this      

REMBANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang memiliki terobosan dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan. Ke depan, Pedoman dan Standar Prosedur Pengawasan Tematik (Pasopati) akan mulai dilaksanakan dalam rangka mendukung program unggulan pemerintah daerah, digitalisasi birokrasi.

Sekretaris DPRD Rembang Drupodo menyampaikan, Sekretariat DPRD mempunyai mandat, salah satunya, untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang DPRD, diantaranya adalah fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Merujuk pada RPJMD Rembang Tahun 2021-2026, yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah pencapaian misi I, yakni mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi (Apik Layanane), melalui dua program unggulan, Digitalisasi Birokrasi dan Rembang Smart City.

Baca juga: Bupati Blora Launching Produk UKM Masuk Indomaret

“Sebagaimana diatur dalam pasal 215 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD salah satunya adalah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, yang diwujudkan melalui penyusunan Pasopati,” jelasnya.

Pasopati dirancang sebagai terobosan untuk meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan DPRD melalui regulasi pengawasan tematik.

Selanjutnya, upaya meningkatkan kinerja pengawasan DPRD akan semakin dipermudah dengan menyediakan Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SiWaspada). Sebagai sistem informasi peringatan dini bagi pemerintahan daerah berbasis aplikasi.

Guna menyusun Pasopati dan SiWaspada, lanjut Drupodo, maka dilakukan FGD dengan pemangku kepentingan terkait, di ruang Paripurna DPRD Rembang kemarin. Untuk memperoleh masukan guna penyempurnaan terhadap konsep Pasopati dan SiWaspada.

Hasil FGD nantinya untuk menyempurnakan draft rancangan awal Pasopati dan SiWaspada.

“Selanjutnya Pasopati akan dibahas untuk disusun menjadi Peraturan Bupati, sebagai payung hukum untuk pelaksanaannya” katanya.

Pengawasan tematik menurutnya sebuah terobosan regulasi yang memberikan pedoman dan standar prosedur pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

“Sehingga mampu berperan sebagai bagian dari peringatan dini bagi proses penyelenggaraan pemerintahan daerah,” imbuhnya.

Pengawasan tematik secara operasional dapat dijabarkan sebagai pengaturan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta peraturan perundangan lainnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Yang dilakukan oleh pimpinan dan komisi di DPRD berkaitan dengan mitra kerjanya di eksekutif,” jelasnya. 

(ks/vah/ali/top/JPR)

 TOP