alexametrics
Minggu, 09 May 2021
radarkudus
Home > Jepara
icon featured
Jepara

Komisi C DPRD Jepara Dorong Pemkab untuk Kesejahteraan Guru Swasta

03 Mei 2021, 10: 03: 20 WIB | editor : Ali Mustofa

KONSULTASI: Komisi C DPRD Jepara konsultasi terkait kesejahteraan guru di Kemendikbud RI.

KONSULTASI: Komisi C DPRD Jepara konsultasi terkait kesejahteraan guru di Kemendikbud RI. (DPRD JEPARA FOR RADAR KUDUS)

Share this      

JEPARA - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara mendorong Pemkab Jepara untuk memperhatikan guru di bawah naungan lembaga swasta. Tujuannya agar pendidik di Jepara sejahtera.

Diketahui, Komisi C DPRD Jepara konsultasi dengan Kemendikbud belum lama ini.

Ketua Komisi C DPRD Jepara Nur Hidayat mengatakan selama ini pemkab baru mengalokasikan insentif untuk pendidik di bawah naungan sekolah negeri. Sementara untuk swasta belum terakomodir. “Kami cari cantolan regulasinya. Harapannya bisa seperti daerah daerah tetangga. Seperti Demak,” ujarnya.

Baca juga: Bupati Kudus Hartopo Minta Pak Guru dan Bu Guru untuk Berinovasi

Pendidik dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah pertama sederajat masih membutuhkan sentuhan dari pemkab soal kesejahteraan. Memang anggaran daerah terbatas. Namun harus ada skala prioritas.

Sementara itu dari hasil kunjungan itu diketahui Kemendikbud RI  membidik sertifikasi 10.000 guru dan tenaga kependidikan pada 2021. Pelaksanaan sertifikasi guru bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru. Maka dari itu, proses sertifikasi akan terus berjalan di tahun ini. Juga rekrutmen satu juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dijalankan di tahun ini. Tujuannya ingin meningkatkan kesejahteraan guru. Maka dari itu, Kemendikbud mengharapkan, seluruh guru honorer dan guru swasta bisa mengikuti seleksi PPPK.

Untuk seleksinya masih menunggu arahan Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Terkait honor sudah menjadi kewenangan masing-masing daerah. Dana desa 2021 dapat digunakan untuk insentif guru PAUD. Akan tetapi itu semua tergantung juga dari masing-masing desa. Data di dapodik yang belum S1 PAUD ada ±50. Akreditasi PAUD terbatas, se Indonesia 16.023 dan se Jawa Tengah 1.000. 

(ks/war/mal/top/JPR)

 TOP