alexametrics
Minggu, 09 May 2021
radarkudus
Home > Rembang
icon featured
Rembang

THR dan Gaji ke-13 ASN di Rembang Tembus Rp 57 Miliar

02 Mei 2021, 11: 04: 02 WIB | editor : Ali Mustofa

MASIH MENANTI: Seorang pegawai di kantor Setda Rembang turun dari gedung saat jam istirahat siang.

MASIH MENANTI: Seorang pegawai di kantor Setda Rembang turun dari gedung saat jam istirahat siang. (WISNU AJI/RADAR KUDUS)

Share this      

REMBANG – Hampir tujuh ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Rembang bakal mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. Untuk penyaluran tunjangan, daerah masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pelaksanaan dan penerima.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang hingga akhir bulan April masih menutup rapat. Alasan belum tahu persis signal THR ASN turun. Karena ketentuan belum diterima.

Namun jika mengacu tahun 2020, abdi negara yang mendapatkan THR di lingkup Pemkab Rembang ada 6.495 ASN. Dengan kebutuhan uang sebesar 29.190.883.850. Sementara waktu itu gaji ke-13 sejumlah Rp 28.631.895.000 dengan jumlah pegawai 6.347 ASN.

Baca juga: Tingkatkan SDM, Pramuka Rembang Bidik Seribu Pembina Bersertifikat

Informasi yang digali kepala BPPKAD Rembang, Musta’in mem benarkan hingga akhir bulan masih menunggu pedoman ruju kan PP tentang THR. Hanya untuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.05/2021 sudah. Petunjuk pelaksanaan teknis pemberian THR dan gaji ke-13.

”PMK sudah ada, PP belum keluar. Belum diterima oleh kita,” katanya secara singkat saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Kudus, kemarin (30/4).

Terkait aturan yang melekat tersebut daerah biasanya di info. Setelah di share biasanya akan ditindaklanjuti untuk upload. Karena PP disebutkan siapa-siapa yang mendapatkan. Sekaligus aturan untuk pengeluaran.

Selagi itu belum keluar daerah belum berani bicara lebih jauh. Makanya hingga sekarang belum bisa menghitung. Termasuk siapa didalamnya yang akan mendapatkan. Karena tahun 2020 yang mendapatkan berbeda-beda.

”Dulu tahun 2020 pejabat eselon II tidak dapat. Termasuk DPR dan bupati. Disitu jelas aturanya tidak boleh. Kalau tahun ini kita belum tahu. Kita menunggu dulu aturan bagaimana baru bisa informasikan detail,” jelasnya.

Memang Mustain belum ada info sejauh itu. Namun setiap waktu ada grup via WA. Terbarunya terkait PMK no 42 tahun 2021. Tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan tahun 2021 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

 Sementara itu sumber dari media-media nasional. Pemerintah telah memutuskan untuk mencairkan THR PNS tahun ini di tengah pandemi Covid-19. Ada harapan tersembunyi dibalik pencairan tersebut. Diharapkan jadi salah satu faktor pendorong konsumsi terutama kelas menengah dan juga bantu akselerasi pemulihan ekonomi.

Adapun dana yang disiapkan untuk pencairan THR Rp 30,8 triliun. Meliputi Rp 7 triliun untuk ASN pusat yang berada di Kementerian/ Lembaga (K/L). Rp 14,8 triliun un tuk ASN daerah dan juga PPPK. Kemudian untuk pensiunan yang telah disiapkan Rp 9 triliun. 

(ks/ali/noe/top/JPR)

 TOP