alexametrics
Minggu, 09 May 2021
radarkudus
Home > Politik
icon featured
Politik

Surat Pengisian Wakil Bupati Jepara Tak Jelas, Dewan Pasrah

11 April 2021, 17: 00: 36 WIB | editor : Ali Mustofa

PARIPURNA: Rapat Paripurna Penetapan APBD 2021 pada akhir tahun lalu. Sementara rapat paripurna pemilihan wakil bupati belum digelar karena belum ada surat permohonan pengisian Wabup yang berisi dua nama calon rekomendasi partai.

PARIPURNA: Rapat Paripurna Penetapan APBD 2021 pada akhir tahun lalu. Sementara rapat paripurna pemilihan wakil bupati belum digelar karena belum ada surat permohonan pengisian Wabup yang berisi dua nama calon rekomendasi partai. (DOK. RADAR KUDUS)

Share this      

JEPARA – Paripurna pemilihan Wakil Bupati Jepara masih belum ada kejelasan. Setelah munculnya tiga nama yang diinstruksikan partai pengusung, belum ada lagi rekomendasi dua nama sesuai undang-undang yang berlaku. Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara hingga kemarin masih menunggu surat permohonan pengisian wakil bupati disertai dua nama yang direkomendasi partai.

Sekretaris DPRD Jepara Deni Hendarko mengungkapkan tanpa adanya surat itu, pihaknya belum bisa menindaklanjuti.

Proses pengisian wakil bupati, selama ini belum pernah ada. Pihaknya bakal berkoordinasi dan konsultasi dengan biro hukum Pemprov Jawa Tengah jika diperlukan.

Baca juga: Inilah Hasil Rapat Penilaian Andal RKL RPL Lingkar Rembang-Lasem

"Jika sudah ada surat, kami sampaikan kepada pimpinan dewan. Setelah dirapatkan oleh pimpinan baru ada keputusan. Kami sifatnya hanya membantu secara administratif saja," tuturnya.

Sementara itu Ketua DPRD Jepara Haizul Ma'arif mengungkapkan pihaknya belum mengagendakan paripurna pemilihan wakil bupati. Pasalnya belum ada satupun surat yang masuk ke dewan terkait permohonan pengisian wakil bupati. Beserta dua nama yang direkomendasikan partai pengusung. Terkait tiga nama yang selama ini beredar ia tak menampik ada komunikasi politik dengan para anggota dewan. "Itu internal partai," katanya.

Sementara soal pengisian wabup, harus ada dua nama yang direkomendasikan partai pengusung dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui Bupati Jepara. "Sebelum ada dua nama yang direkom belum bisa diparipurnakan," tuturnya.

Dinamika politik saat ini soal pengisian Wabup memang sedang hangat diperbincangkan. Hal itu menyusul instruksi DPP PDI Perjuangan kepada tiga calon wakil bupati pada 27 Maret lalu. Yakni Andi Rokhmat, Siti Aizatin, dan Mulyaji. Ketiganya diinstruksikan untuk menjalin komunikasi dan menggalang dukungan dengan fraksi di DPRD Jepara. Kemudian hasilnya sudah disampaikan melalui DPC PDI Perjuangan sepekan kemudian. Setelah itu menyusul pernyataan sikap dari PAC se-Jepara yang menolak cawabup dari luar partai. Dan mendorong DPC segera mengirimkan surat berisi dua nama dari internal partai sebagai cawabup kepada Bupati Jepara. Selanjutnya bupati bisa mengirimkan surat permohonan pengisian wakil bupati kepada DPRD Jepara. 

(ks/war/ali/top/JPR)

 TOP