alexametrics
Kamis, 15 Apr 2021
radarkudus
Home > Pati
icon featured
Pati

Fraksi PPP-PKB Usulkan Perda Pesantren

08 April 2021, 08: 56: 00 WIB | editor : Ali Mustofa

Fraksi PPP-PKB Usulkan Perda Pesantren

PATI – Pembentukan rancangan peraturan daerah (raperda) pesantren disuarakan Fraksi PPP dan PKB. Keduanya mengupayakan raperda pesantren masuk dalam program pembuatan perda (propemperda) tahun depan.

“Sesuai aturan, pembentukan perda harus melalui perencanaan dan dimasukkan dalam propemperda. Jadi bisanya kami usulkan masuk tahun depan,” terang Ketua Komisi A DPRD Pati Bambang Susilo kepada Jawa Pos Radar Kudus.

Pria yang juga menjabat Ketua DPC PKB Pati ini mengungkapkan, pentingnya kehadiran pemerintah daerah dalam membantu pendidikan pesantren yang selama ini telah banyak berkiprah untuk bangsa dan negara.

Baca juga: Selama Daring, 72 Siswa di Blora Putus Sekolah, Ini Penyebabnya

“Kami akan membantu mengakomodir kepentingan pesantren agar bisa diperhatikan secara khusus oleh pemerintah. Saat ini memang sudah ada undang-undangnya, karena itu perlu ditindaklanjuti di tingkat daerah dengan kehadiran perda,” jelas Bambang.

Terpisah, Sekretaris Fraksi PPP Muslihan juga sependapat, pihaknya akan mengupayakan raperda pesantren ini masuk dalam propemperda 2022 mendatang. Saat ini pihaknya juga sudah menjalin komunikasi dengan fraksi lain.

Muslihan menilai keberadaan pesantren di Indonesia diakui sebagai institusi pendidikan Islam swasta yang merupakan bagian dari sistem pendidikan Indonesia, yang memiliki peran strategis di tengah-tengah masyarakat, dan memiliki kontribusi riil dalam membangun generasi muslim di negeri ini.

“Kami harapkan kehadiran raperda ini membawa kemajuan bagi pesantren. Sudah selayaknya peantren mendapatkan perhatian ekstra untuk diberikan jaminan hukum, perlindungan dan pembinan yang memadai sesuai dengan UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren,” jelas Muslihan.

Fraksi PPP, lanjut Muslihan, akan senantiasa komitmen dan memprioritaskan lahirnya perda pesantren di Kabupaten Pati, yang dapat digunakan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum dalam membangun pesantren kedepan yang lebih baik dan modern. Dengan tetap mempertahankan ciri khas pesantren dan otonomi pesantren agar terus melahirkan melahirkan generasi beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan.

“Kami akan berupaya memprioritaskan. Sebab ini merupakan salah satu titipan para sesepuh di pesantren agar memperjuangkan perda ini,” pungkasnya. 

(ks/aua/him/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya