alexametrics
Jumat, 23 Apr 2021
radarkudus
Home > Rembang
icon featured
Rembang

Perampingan Birokrasi Tak Pengaruhi Seleksi Sekda Rembang

05 April 2021, 15: 35: 59 WIB | editor : Ali Mustofa

PEMBEKALAN: Sejumlah ASN yang memasuki masa pensiun mendapatkan pembekalan dari BKD Rembang di rumah hijau komplek rumdin wakil bupati, belum lama ini.

PEMBEKALAN: Sejumlah ASN yang memasuki masa pensiun mendapatkan pembekalan dari BKD Rembang di rumah hijau komplek rumdin wakil bupati, belum lama ini. (WISNU AJI/RADAR KUDUS)

Share this      

REMBANG – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rembang mencatat ada 100-an ASN pensiun di tahun ini. Soal bagaimana pengisian jabatan baru nanti, pemkab masih menunggu pemerintah pusat. Ini dilakukan karena ada instruksikan penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi.

Data dari BKD Rembang Aparatur Sipil  Negara (ASN) yang pensiun tahun 2019 sebanyak 377 orang. Dengan rincian eselon II.a kosong. Sementara eselon II.b ada 4 orang. Kemudian III.a ada 7 orang, eselon III.b ada 8 orang. Lalu IV.a ada 15 orang, IV.b ada 3 orang sementara non eselon 340.

Kemudian 2020 lebih banyak mencapai 458 orang. Untuk eselon II.a ada 1, II.b ada 3, III.a ada 6 serta III.b ada 9. Kemudian IV.a ada 33 orang, IV.b ada 4. Menyusul non eselon angkanya mencapai 402 orang.

Baca juga: Sambil Tiarap, Prajurit Kodim Pati Digembleng Bidik Sasaran 100 Meter

Tahun 2021. Eselon II.a ada 0, II.b ada 2 orang, III.a ada 11 orang, III.b ada 6 orang. Serta IV.a ada 27 orang dan IV.b ada 5 orang. Sementara non eselon mencapai 390 orang di tahun ini.

Jika ditotal Januari-Maret 2021 angkanya mencapai 83 orang. Terdiri eselon II.a ada 0, eselon II.b ada 0, III.a sebanyak 3 orang dan III.b ada 0. Kemudian IV.a ada 5 orang, serta IV.b ada 3 orang. Adapun non eselon mencapai 72 orang.

Kepala BKD Kabupaten Rembang, Suparmin tidak menampik ada beberapa kursi jabatan yang masih kosong. Tidak hanya di Rembang, namun seluruh Indonesia. karena pengaruh pemilukada sehingga pengisian menjadi molor.

”Tidak hanya JPT (jabatan pimpinan tinggi), tetapi eselon III dan IV atau pejabat administrasi,” ungkapnya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Kudus.

Di lingkup Pemkab Rembang banyak terjadi kekosongan. Kalau diisi harus izin kemendagri. Sementara dari surat terbaru tanggal 26 Maret 2021 ada penyederhanaan birokrasi. Ada identifikasi dan sebagainya.

 Paling lambat minggu ke 4 bulan Juni 2021 ada pelantikan dan laporan. Pejabat eselon III dan IV tidak bisa serta merta di isi karena ada penyederhanaan birokrasi. "Ketika bicara penyederhanaan sudah menjadi wilayah organisasi, bukan lagi ranah BKD," ungkapnya.

”UU pemilukada 6 bulan sejak dilantik baru boleh mengisi. Seandainya mengisi harus izin Mendagri. Saat ini belum diisi sudah ada surat dari Mendagri terkait penyederhanaan birokrasi," imbuhnya.

Menyikapi hal itu. Pihaknya tak ada masalah, sebab dialihkan fungsional. Artinya jabatan struktural  eselon III dan IV dialihkan fungsional dialihkan sesuai dengan konversi masing-masing. Tentu terkait persiapan harus menunggu keputusan dari organisasi.

”Untuk JPT dan Sekda kita pastikan tetap jalan,” imbuhnya.

Sebelumnya terkait fokus pengisian jabatan Sekda Kabupaten Rembang pertengahan bulan Maret dimatangkan. Bupati Rembang Abdul Hafidz telah memerintahkan untuk izin tertulis ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

Tanggal 12 Maret BKD Rembang menindaklanjuti. Koordinasi terkait pengisian jabatan sekda dengan kepala BKD Provinsi. Koordinasi dilaksanakan langsung Kepala BKD Rembang, Suparmin. Untuk menindaklanjuti perintah kepala daerah.

Menyerahkan surat persetujuan pengantar. Minta persetujuan Mendagri melalui Gubernur.  Usai koordinasi dilakukan, daerah tinggal menunggu pengantar dari Gubernur. Melalui Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, ditunjukan Mendagri. Setelah pengantar turun, baru nanti dibawa Kemendagri.

Hanya Ia belum bisa memastikan kapan turunnya. Karena bukan menjadi kapasitas wilayah kebijakanya. "Semua tergantung dari gubernur maupun Mendagri. Rekomendasi melaksanakan atau tidak pengisian jabatan sekda," ujarnya.

Berdasarkan PP 11 tahun 2017, calon pejabat Sekda paling tinggi atau maksimal berusia 56 tahun saat dilantik. Ijazah minimal S1. Pengalaman kerja minimal 5 tahun (kumulatif). Diklatpim tidak wajib.

Beberapa pejabat di Rembang mendekati kriteria ada delapan. Pertama Fahrudin (Kepala Inspektorat), Dwi Wahyuni (Kepala Bappeda), Mustain (Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Kepala BPPKAD).

Kemudian, Drupodo (Sekretaris Dewan), Teguh Gunawarman (Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker), Sulistiyono (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Kemudian ada dr Ali Syofi’I (Kepala Dinkes) serta Agus Salim (Kepala Pustasip). 

(ks/noe/ali/top/JPR)

 TOP