alexametrics
Kamis, 15 Apr 2021
radarkudus
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Berkas Dugaan Korupsi Jalan Kalipang-Lodan Lengkap, PPKom bakal Dibui

29 Maret 2021, 12: 00: 59 WIB | editor : Ali Mustofa

AKP Bambang Sugito,Reskrim Polres Rembang

AKP Bambang Sugito,Reskrim Polres Rembang (VACHRI RINALDY L/RADAR KUDUS)

Share this      

REMBANG - Polres Rembang berencana menahan tersangka dugaan tindak pidana korupsi Jalan Kalipang-Lodan. Saat ini masih tahap pemeriksaan. Satreskrim Polres Rembang menargetkan rampung sampai Rabu besok.

Kapolres Rembang AKBP Kurniawan Tandi Rongre melalui Kasat Reskrim AKP Bambang Sugito menyampaikan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi proyek yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 itu akan disampaikan dalam waktu dekat. Kemungkinan, pihaknya juga akan melakukan penahanan terhadap tersangka.

“Kalipang Lodan tunggu Minggu depan. Barang kali nanti mungkin kami akan lakukan penahanan,” katanya kepada awak media baru-baru ini. Sebelumnya, Satreskrim Polres Rembang sudah menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah inisial WO, yang saat itu berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom). Kemudian inisial K, yang berperan sebagai pemenang tender dan M, sebagai Komisaris PT GPN.

Baca juga: Perbaikan Konstruksi Bikin Listrik Byar Pet

Diantara tersangka itu ada salah satu tersangka yang sempat sakit. Namun, kata AKP Bambang, saat ini sudah sehat. Dan satu tersangka lain masih menjalani perawatan. “Sudah sehat, tapi yang satu masih menjalani perawatan. Minggu depan kami beri kabar terbaru dari Lodan. Paling lambat hari Rabu nanti kami beri kabar terbaru,” imbuhnya.

Sebelumnya, berkas tahap satu kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jalan Lodan-Kalipang sudah disampaikan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang.

Diketahui, dana yang disalahgunakan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTaru) Rembang. Pada proses lelang, Pengguna anggaran bertemu dengan komisaris PT.GPN untuk dimenangkan dalam lelang tersebut dengan perjanjian fee 20 persen dari kontrak untuk PA dan PPK.

Hasil dari audit dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dari Inspektorat Rembang ditemukan kerugian negara sebesar Rp 710, 538 juta. Saat ini, tersangka WO yang merupakan PPK saat itu sudah tak berdinas di DPUTaru lagi.

(ks/ali/vah/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya