alexametrics
Minggu, 09 May 2021
radarkudus
Home > Jepara
icon featured
Jepara

Haiz Ngangsu Kaweruh ke Kemenag

Susun Raperda Pesantren

24 Maret 2021, 12: 00: 59 WIB | editor : Ali Mustofa

KOORDINASI: DPRD Jepara konsultasi ke Kemenag RI terkait penyusunan Raperda Pesantren kemarin.      

KOORDINASI: DPRD Jepara konsultasi ke Kemenag RI terkait penyusunan Raperda Pesantren kemarin.     (HAIZUL MA’ARIF FOR RADAR KUDUS)

Share this      

JEPARA-, Radar Kudus -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara konsultasi ke Kementerian Agama RI kemarin. Konsultasi itu berkaitan dengan rencana DPRD Jepara menyusun rancangan peraturan daerah tentang pesantren.

Rombongan DPRD Jepara dipimpin Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif dan Wakil Ketua DPRD Jepara KH. Nuruddin Amin. Diikuti beberap fraksi DPRD Jepara. Mereka disambut Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesanteren Kemenag RI Waryono Abdul Ghafur.

Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif menjelaskan Raperda tentang Pesantren Sudah Masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (propemperda) 2021. Pihaknya menganggap perlunya turunan Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren di tingkat daerah dengan diundangkannya Perda Pesantren.

Baca juga: Sosialisasi E-Tilang Libatkan Baseta

”Memang belum banyak referensi yang bisa kami ambil di daerah lain se-Indonesia. Sehingga perlu konsultasi dan koordinasi dengan Kemenag,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

Menurutnya, perda pesantren sangat penting sebagai landasan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mengambil kebijakan terkait pesantren. Hal itu untuk menjamin mutu, kejelasan sertifikasi pengajar, dan pendanaan. ”Di mana Jepara merupakan kota santri. Sehingga semangat ini akan kami perjuangkan di dalam penyusunan perda tentang Pondok Pesantren,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Fraksi PPP Jepara Agus Sutisna. Sebagai upaya keseriusan DRPD Jepara dalam memperhatikan dunia pesantren, memprioritaskan perda pesantren tahun ini. Selain ke Kemenag, juga akan studi banding ke Jawa Barat. Wilayah yang telah mengundangkan perda pesantren.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jepara KH. Nuruddin Amin menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memperjuangkan perda pesantren. Sesuai dengan isntruksi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar  atau Gus AMI fraksi PKB di tingkat daerah harus mengawal perda pesantren.

”Kami optimis perda pesantren bisa terwujud di Jepara tahun ini. Ada semangat yang sama dari semu fraksi untuk menuntaskannya,” imbuhnya.

Menurut Gus Nung -sapaan akrabnya- semua partai politik di Jepara berkepentingan mendukung Perda Pesantren karena basis konstituen parpol merata di semua pesantren di Jepara. ”Insyaallah akan lancar. Clear Perda Pesantren di Jepara," tambahnya.

Di Indonesia, baru di Pemda Provinsi Jawa Barat yang sudah mengesahkan Perda Pesantren. Ini memang perlu dukungan politik dari eksekutif dan legislatif.  Dalam hal ini pihak DPRD dan Bupati Jepara. Seperti di Jawa Barat, Perda Pesantren didukung penuh oleh Gubernur Ridwan Kamil.

“Jangan punya anggapan bahwa lembaga pesantren itu urusannya Kemenag, instansi vertikal yang dibiayai oleh APBN. Justru adanya Perda Pesantren ini menunjukkan penting nya dukungan APBD untuk pesantren. Dan ini butuh political will," tandasnya. 

(ks/war/zen/top/JPR)

 TOP