alexametrics
Senin, 08 Mar 2021
radarkudus
Home > Jepara
icon featured
Jepara

Penggunaan Dana Desa untuk Proyek Infrastruktur 50 Persen Padat Karya

22 Februari 2021, 11: 01: 28 WIB | editor : Ali Mustofa

ANTISIPASI: Warga memasang tanggul penahan ombak di Pantai Semat, Semat, Tahunan beberapa waktu lalu. Dana desa tahun ini boleh untuk infrastruktur, asalkan padat karya minimal 50 persen.   

ANTISIPASI: Warga memasang tanggul penahan ombak di Pantai Semat, Semat, Tahunan beberapa waktu lalu. Dana desa tahun ini boleh untuk infrastruktur, asalkan padat karya minimal 50 persen.   (MOH. NUR SYAHRI MUHARROM/ RADAR KUDUS)

Share this      

JEPARA — Dana desa 2021 boleh untuk pembangunan infrastruktur. Namun ada syarat wajib yang harus dipenuhi. Yakni minimal 50 persen padat karya.

Tahun ini selain dianggarkan untuk kebutuhan bantuan langsung tunai, dana desa juga diambil delapan persen untuk kebutuhan PPKM skala mikro. Meski begitu, desa tetap dipersilahkan untuk melakukan pembangunan infrastuktur penunjang.

Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermades) Jepara Muh. Taufik menjelaskan, pembangunan fisik itu syaratnya padat karya tunai sebesar 50 persen untuk upah tenaga. Selain itu, tenaganya diutamakan warga lokal desa. Bukan warga luar desa.

”Hal itu agar warga terdampak Covid-19 tetap bisa bekerja. Ekonomi juga bisa terus berputar,” ungkap Taufik.

Prioritas penggunaan dana desa 2021 difokuskan untuk mendukung sustainable development goals (SDGs) desa. Meliputi desa tanpa kemiskinan, desa aman Covid-19, desa energi terbarukan, atau desa ekonomi tumbuh merata.

Namun, bila desa ingin mengadakan kegiatan perbaikan ekonomi karena terdampak Covid-19 diperbolehkan. ”Termasuk membangun infrastuktur desa,” ujarnya

Ia menambahkan, saat melakukan pembangunan infrastuktur desa, sebisa mungkin sumber daya yang digunakan diperoleh dari desa tersebut. ”Baik itu sumber daya alamnya. Seperti pasir, batuannya juga. Sehingga perekonomian desa tetap berputar,” jelas Taufik.

Selain membangun infrastukutur desa menggunakan dana desa, tahun ini desa tetap diperkenankan mengembangkan potensi pariwisata. ”Itu juga kan sebagai bentuk penanganan ekonomi terdampak Covid-19 di desa. Tapi wajib patuhi padat karya tunai sebesar 50 persen,” tambah Taufik. (rom)

(ks/lid/top/JPR)

 TOP