alexametrics
Selasa, 09 Mar 2021
radarkudus
Home > Rembang
icon featured
Rembang

MK Rampung, Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada Rembang ke Bawaslu Clear

19 Februari 2021, 09: 06: 19 WIB | editor : Ali Mustofa

MK Rampung, Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada Rembang ke Bawaslu Clear

REMBANG - Laporan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rembang sudah terselesaikan.

Ketua Bawaslu Rembang Totok Suparyanto menyampaikan, hingga kemarin sudah tak ada lagi penanganan pelanggaran. “Pasca sidang ke dua (PHP di MK,Red) itu sudah berhenti,” katanya.

Seingat dia, pihaknya sudah meregister sekitar 28 kasus. Mulai terkait dugaan pelanggaran kode etik, administrasi, hingga pidana pemilihan. “Kalau kasus itu formil materiilnya oke kan harus diregister. Dan selesai. Penyelesaiannya sampai tuntas,” imbuhnya.

Saat ini, pihaknya mengaku sudah menyelesaikan laporan akhir. Dan dikirimkan kepada Bawaslu Provinsi. Rencana pada 23-24 pihaknya akan menghadap ke Bawaslu RI. Sebelumnya, hingga akhir Januari kemarin laporan dugaan pelanggaran pilkada masih mengalir. Meskipun pesta demokrasi lima tahunan itu sudah rampung digelar lebih dari sebulan.

Misalnya pada saat proses rekapitulasi suara tingkat kabupaten 15 Desember 2020 lalu. Saat itu, Bawaslu Rembang menerima laporan sekitar 30 kasus. Dua pekan kemudian, pada 29 Desember 2020 tambah lagi laporan enam kasus. Hingga awal Januari masih juga tambah tujuh kasus.

Sekitar bulan Januari pun masih ada laporan masuk sejumlah 16 kasus Dari jumlah tersebut, tujuh diantaranya sudah pernah ditangani dan pernah diselesaikan sebelumbya. Sehingga Bawaslu Rembang hanya menangani sembilan kasus.

Di antaranya berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), terkait vidio viral, hingga ada anak dari petahana yang juga dilaporkan.

Dari sekian banyak laporan yang sudah masuk dan ditangani, ditemukan beberapa kasus yang memenuhi unsur pelanggaran administratif maupun kode etik. Misalnya, orang yang pindah menyoblos, tetapi pada formulir A5 tak ditulis Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dituju.

Biasanya tantangan dalam penanganan berada di bagian administrasi. Sebab, ada beberapa mekanisme yang harus dilalui. Seperti kajian awal, berita acara pembahasan dengan kejaksaan dan kepolisian, serta tahapan-tahapan lain. Rata-rata, satu kasus terselesaikan dalam waktu sepekan.

(ks/vah/ali/top/JPR)

 TOP