alexametrics
Selasa, 09 Mar 2021
radarkudus
Home > Rembang
icon featured
Rembang

Paslon 02 Siap-Siap Bancakan Kemenangan

16 Februari 2021, 11: 44: 50 WIB | editor : Ali Mustofa

PENGUMUMAN: Ketua DPC PDIP Rembang Ridwan berencana menggelar syukuran kemenangan Hafidz-Hanies pekan depan.

PENGUMUMAN: Ketua DPC PDIP Rembang Ridwan berencana menggelar syukuran kemenangan Hafidz-Hanies pekan depan. (VACHRI RINALDY LUTFIPAMBUDI/RADAR KUDUS)

Share this      

REMBANG – Ketuk palu Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Rembang hari ini bakal berpengaruh pada penetapan pasangan calon (paslon) bupati wakil bupati terpilih. Meskipun belum mendengar putusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rembang sudah mengagendakan syukuran kemenangan paslon 02 Abdul Hafidz dan Muhammad Hanies Cholil Barro.

Sidang di MK sendiri sudah berlangsung beberapa kali. Hari ini, adalah agenda musyawarah hakim. Yang akan ada putusan sela bahwa permohonan pihak pemohon (paslon) 01 ditolak. Atau bisa dilanjutkan pada sidang pembuktian.

Kubu paslon 02 sendiri berperan sebagai pihak terkait. Hafidz-Hanies diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PDIP dan Golkar. Dalam mengawal sidang MK, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP PDIP ikut pasang badan.

Ketua DPC PDIP Rembang Ridwan sudah memantau sidang-sidang sebelumnya. Terkait dengan sidang hari ini, pihaknya sudah mengkaji dan meyakini permohonan paslon 01 akan ditolak. Sebab, menurutnya, menurut keyakinan hukum, suara antar paslon memiliki selisih 1,3 persen.

Karena lebih dari satu persen, ia meyakini bahwa permohonan 01 ditolak. Bagi pria yang juga seorang lawyer berpendapat permohonan paslon 01 hanya membahas tentang pelanggaran administratif.

Menurutnya, MK tak berwenang mengadili pelanggaran administratif. Tetapi terkait perselisihan hasil pemilihan. Ia menilai, secara hukum acara, hal-hal semacam itu dikatakan permohonan yang kabur. ”Akibat permohonan kabur, maka secara hukum harus ditolak,” tegasnya.

Sebagai pihak yang menangani perkara, kata dia, tidak ada satu titik pun alasan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sebab, permohonan dari pihak 01 tak ada aspek Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Disinggung terkait dengan rencana penambahan alat bukti paslon 01, Ridwan mengaku tak mempermasalahkan hal itu.”Kami welcome, no problem, jangankan 251, lima juta bukti baru pun silahkan,” tentangnya.

Artinya, lanjut dia, sejauh bukti itu ada relevansi pokok permohonan tetap boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah menambah posita, dan menambah petitum. ”Kami tak gentar sama sekali,” tegasnya.

Atas keyakinan tersebut, PDIP berencana menjadwalkan Minggu (21/2) mengadakan syukuran kemenangan dengan bakar-bakar ikan di kantor DPC . ”Kami tetap pakai prokes ketat. Nanti kami undang jadwal bergiliran. Tidak boleh lebih dari 25 orang,” imbuhnya. 

(ks/vah/ali/top/JPR)

 TOP