alexametrics
Senin, 08 Mar 2021
radarkudus
Home > Politik
icon featured
Politik
Jalan Terjal Menuju Kursi Rembang Satu

Hafidz: Jabatan Bukan untuk Gagah-gagahan, Jabatan untuk Pengabdian

31 Januari 2021, 09: 22: 01 WIB | editor : Ali Mustofa

KLARIFIKASI: Bupati Terpilih Kabupaten Rembang Abdul Hafidz tampak santai usai diklarifikasi Bawaslu soal dugaan intimidasi pelaku E-Warong baru-baru ini.

KLARIFIKASI: Bupati Terpilih Kabupaten Rembang Abdul Hafidz tampak santai usai diklarifikasi Bawaslu soal dugaan intimidasi pelaku E-Warong baru-baru ini. (WISNU AJI/RADAR KUDUS)

Share this      

REMBANG - Proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan (Pilkada) Rembang kemungkinan akan mempengaruhi jadwal pelantikan Bupati-Wakil Bupati terpilih. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang sudah ancang-ancang melaporkan kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terkait kemungkinan adanya kekosongan.

Persidangan lanjutan PHP di Mahkamah Konstitusi (MK) masih bergulir. Selasa, 2 Februari nanti akan digelar sidang lanjutan. Selanjutnya akan ada tahapan tahapan lain.

Sidang tanggal 2 Februari digelar dengan agenda mendengarkan jawaban termohon atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rembang, keterangan pihak terkait yang dalam hal ini adalah pasangan calon (Paslon) 02, dan keterangan Bawaslu.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) nomor 8 tahun 2020, setelah itu akan ada tahapan lain. Seperti pengucapan putusan atau ketetapan dalam hal terdapat permohonan yang tidak diputus pada putusan akhir. Direncanakan agenda ini digelar antara 15 Februari-16 Februari.

Tahapan setelahnya, akan ada persidangan lanjutan dengan agenda mendengar keterangan saksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti. Direncanakan akan digelar antara 19 Februari-18 Maret.

Kemudian ada agenda pengucapan keputusan. Yang direncanakan antara 19-24 Maret. Setelah itu penyerahan atas penyampaian salinan putusan antara 19-29 Maret. Asisten I Setda Rembang Ahmad Mualif menyampaikan, masa jabatan bupati akan berakhir sampai 17 Februari mendatang. Terkait jadwal pelantikan pihaknya masih menunggu proses di MK."Nunggu dulu. Nanti has keputusan MK-nya seperti apa," jelasnya.

Apabila putusan MK tersebut lebih awal dari masa akhir jabatan bupati, maka bupati dan wakil bupati terpilih bisa dilantik sesuai jadwal. Apabila putusan MK melewati tanggal 17 maka akan ada penjabat (PJ) Bupati."Iya tanggal 17 (jadwal pelantikan semestinya, Red). Jadi kalau dihitung kan dihitung tanggal 17," jelasnya.

Saat ini, Pemkab Rembang sudah memberitahukan pihak pemerintah provinsi terkait kemungkinan nantinya akan ada kekosongan. Apabila proses di MK masih bergulir. PJ Bupati sendiri, kata Mualif, mekanismenya akan ditunjuk oleh gubernur."Pj-nya tergantung gubernur. Kami hanya menyampaikan kemungkinan ada kekosongan," imbuhnya.

Menanggapi hal ini Calon Bupati 02 Abdul Hafidz tidak mempermasalahkan hal tersebut. "Ditunda tidak masalah. Jabatan bukan untuk gagah-gagahan. Jabatan untuk pengabdian. Nawaitu-nya itu ya ditoto," ujarnya baru-baru ini. 

(ks/vah/ali/top/JPR)

 TOP