alexametrics
Minggu, 07 Mar 2021
radarkudus
Home > Ekonomi
icon featured
Ekonomi

Pentingnya Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

18 Januari 2021, 11: 45: 41 WIB | editor : Ali Mustofa

Watono, Kepala Subbag Umum KPPN Kudus

Watono, Kepala Subbag Umum KPPN Kudus (ISTIMEWA FOR RADAR KUDUS)

Share this      

KUDUS - Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan alat pembayaran belanja atas beban APBN yang berupa kartu. Dimana kewajiban pembayaran dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit KKP, kemudian satuan kerja yang menggunakan wajib melunasi pembayaran pada jangka waktu tertentu yang disepakati dengan mekanisme pelunasan sekaligus (PMK Nomor 196/ PMK.05/2018). Mekanisme pembayaran belanja negara dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah merupakan salah satu inovasi Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah satker dalam melakukan transaksi belanja dengan pihak penyedia barang dan jasa. Sedangkan salah satu tujuan dari penerbitan KKP adalah untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertran saksi, dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan.

Porsi Uang Persediaan dalam bentuk KKP (UP KKP) ditetapkan sebesar 40% dari UP yang dikelola satker, sisanya 60% berupa UP Tunai. Proporsi standar UP ini dapat diubah sesuai kebutuan Satker pengguna dengan mempertimbangkan frekuensi penggantian UP Tunai serta ketersediaan mesin EDC. Sejalan dengan perkembangan teknologi kedepan, transaksi belanja akan beralih dari transaksi tunai ke transaksi non tunai. Hal ini  tidak menutup kemungkinan proporsi penggunaan UP KKP akan meningkat dibandingkan dengan penggunaan UP tunai.  

Prinsip KKP penekanannya adalah setiap penerbitan dan penggunaan KKP tidak dikenakan biaya tambahan termasuk beban bunga kecuali biaya meterai. Sesuai jenisnya KKP digunakan untuk 2 kelompok kegiatan pembayaran yaitu perjalanan dinas dan kegiatan selain perjalanan dinas yang dapat dibayarkan dengan mikanisme UP yang meliputi belanja barang dan belanja modal.

KKP perjalanan dinas dipegang oleh pejabat/pegawai yang sering melaksanakan perjalanan dinas. KKP non perjalanan dinas dipegang oleh Pejabat Pengadaan/PPK/Pejabat/Pegawai yang ditunjuk KPA. Penggunaan KKP diharapkan satker dapat lebih fleksibel dalam membiayai kegiatan operasionalnya. KKP ini juga lebih menjamin tingkat resiko yang terjadi. Resiko yang mungkin terjadi saat membawa jumlah uang tunai yang banyak adalah adanya perampokan, hilang dan pencurian.

Sejak penerapan KKP ada beberapa permasalahan atau pernyataan yang belum jelas dan tegas terjawab. Kami akan membahas beberapa permasalahan, apa kah KKP wajib dimilki dan digunakan oleh satker serta apa konsekuensinya jika satker tidak mengajukan KKP. Peraturan Menteri Keuangan menjelaskan bahwa ketentuan pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah dikecualikan bagi satker yang memenuhi 2 kriteria yaitu pertama tidak terdapat penyedia barang/jasa yang dapat menerima pembayaran dengan kartu kredit pemerintah melalui mesin Electronik Data Capture (EDC) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA, dan kedua memiliki pagu jenis belanja satker yang dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah).

Ketentuan tersebut menimbulkan beberapa penafsiran. Pertama, syarat pengecualian bersifat kumulatif. Artinya semua satker wajib menggunakan KKP kecuali memenuhi syarat kumulatif tersebut diatas. Menurut kami syarat kumulatif dimaksud dapat dikondisikan adalah syarat pertama yaitu ketersediaan mesin EDC yang sekalipun ada namun dengan pernyataan dari KPA dapat dinyataan tidak ada. Hal tersebut memungkinkan terjadi disuatu daerah satu KPA satker menyatakan tidak tersedia mesin EDC namun KPA yang lain di daerah yang sama menggunakan KKP karena tersedia mesin EDC. Hal tersebut berarti penggunaan KKP tergantung dari kebutuhan dan subyektifitas satker.

Permasalahan terkait Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang terjadi di KPPN Kudus yaitu mengenai transfer ke rekening rekanan masih belum bisa karena masih dalam proses penggantian password. Disamping itu pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) masih dalam proses penggantian pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Dari per masalahan tersebut, solusi yang telah dilakukan oleh KPPN Kudus ialah sudah berkoordinasi dengan pihak bank BNI sebagai penerbit Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan masih dalam proses.

Sebelum menggunakan KKP, transaksi masih dilakukan dengan mendatangi langsung ke bank yang bersangkutan. Namun setelah adanya KKP, transaksi menjadi lebih mudah dan praktis.

Prinsip KKP sebagaimana dijelaskan dalam PMK yang maksudnya bahwa KKP mudah digunakan, jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi dapat dilakukan di seluruh merchant (pedagang) yang menerima pembayaran melalui EDC termasuk mudah untuk menarik kewajiban perpajakan dari penyedia. Berdasarkan fleksibilitas tersebut menurut pengamatan kami, sekali lagi KKP sifatnya alternatif. Jika KKP dirasakan satker lebih fleksibel maka silahkan satker menggunakaan KKP namun jika tidak digunakan atau penggunaannya sulit maka satker tidak wajib KKP.

Tindak lanjut yang dilakukan untuk pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) secara terus-menerus memberikan pemahaman kepada satuan kerja atas manfaat dalam penggunaan KKP, dan melalui satuan kerja pada KPPN memberikan informasi kepada vendor untuk bisa membuka Electronik Data Capture (EDC) sebagai salah satu teknologi dalam hal bertransaksi secara modern.

Sebagai simpulan dari tulisan ini adalah bahwa kebijakan penggunaan uang persediaan untuk mengurangi jumlah idle money merupakan hal yang penting untuk dilakukan. KKP dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk mengendalikan jumlah UP di satker. Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan sebagai pemegang regulasi mengatur kebijakan penggunaan KKP, sedangkan fleksibelitas dan efektifitas penggunaan KKP dalam pembayaran realisasi APBN dikembalikan kepada satker. Maka tujuan utama penggunaan KKP dapat meningkatkan fleksibilitas belanja APBN bagi kementerian/lembaga. (adv)

(ks/top/top/JPR)

 TOP