alexametrics
Selasa, 19 Jan 2021
radarkudus
Home > Rembang
icon featured
Rembang

Pemanfaatan Lahan Pelabuhan Rembang Tunggu Legalitas

26 November 2020, 10: 40: 36 WIB | editor : Ali Mustofa

IMBAUAN: Petugas Satpol PP Rembang memasang pengumuman penertiban pemanfaatan tanah pelabuhan Rembang Terminal Suluke tahap pertama beberapa waktu lalu.

IMBAUAN: Petugas Satpol PP Rembang memasang pengumuman penertiban pemanfaatan tanah pelabuhan Rembang Terminal Suluke tahap pertama beberapa waktu lalu. (VACHRI RINALDY LUTFIPAMBUDI/RADAR KUDUS)

Share this      

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang memastikan tahapan pengumuman penertiban pemanfaatan tanah pelabuhan Rembang Terminal Suluke hanya sampai dua kali. Setelah itu akan ada penyegelan 4 Desember sampai ada legalitas pemanfaatan lahan pelabuhan.

Pengumuman tahap pertama sudah dilaksanakan sekitar pekan lalu. Kemudian disusul pengumuman tahap kedua kemarin (24/11). Komisaris PT. RBSJ yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Rembang Cahyo Sumirat menyampaikan 4 Desember akan ada penutupan atas pemanfaatan tanah pelabuhan.

Sehingga para pengguna diharapakan segera mengosongkan area. Apabila tidak dikosongkan areanya akan ada penyegelan. Stopel-stopel yang ada di area pelabuhan juga harus kosong. Pada prinsipnya, lanjut Cahyo, pemanfaatan pelabuhan harus berizin. Tetapi aktifitas pelabuhan tidak ditutup.

”Berarti memanfaatkan tanah jangan di tanah reklamasi pelabuhan. Tanah reklamasi tanah negara. Berarti ada kontribusi ke negara,” jelasnya.

Pihaknya menegaskan, pengumuman penertiban tahap kedua Selasa (24/11) merupakan terakhir. Setelah itu akan ada pemasangan garis polisi. Jangka waktunya juga belum ditentukan. ”Sampai ada legalitas,” ujarnya.

Terkait dengan potensi pendapatan daerah dalam hal pemanfaatan ini, Cahyo belum bisa memastikan berapa jumlahnya. Tetapi sudah ada data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ”Ada angka di BPK. Nanti pemkab yang menyampaikan detail,” katanya.

Ia menyampaikan, semua perusahaan yang memanfaatkan tanah pelabuhan rata-rata belum memiliki izin pemanfaatan. Sementara ini Ia hanya mengetahui ada tiga perusahaan. Dan menurutnya, kemungkinan juga ada pihak-pihak lain yang ikut memanfaatnya. Sehingga semuanya perlu untuk ditertibkan.

”Kalau pemanfaatan lahan seharusnya pemkab mengeluarkan izin pemanfaatan. Ini yang belum ada,” imbuhnya.

Atas pemanfaatan tersebut, lanjut dia, yang jelas belum ada hal yang pasti terkait potensi kerugian. Menurutnya, karena investor sudah memanfaatkan, maka harus ada kewajiban untuk membayar. 

(ks/vah/zen/top/JPR)

 TOP