alexametrics
Rabu, 02 Dec 2020
radarkudus
Home > Grobogan
icon featured
Grobogan

Dok! APBD Grobogan 2021 Disetujui Rp 2,5 Triliun

19 November 2020, 09: 44: 32 WIB | editor : Ali Mustofa

SETUJU: Pjs Bupati Grobogan Haerudin menandatangani Raperda APBD Grobogan dalam rapat paripurna Selasa (17/11) malam.

SETUJU: Pjs Bupati Grobogan Haerudin menandatangani Raperda APBD Grobogan dalam rapat paripurna Selasa (17/11) malam. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)

Share this      

GROBOGAN – DPRD menyetujui Raperda APBD Grobogan 2021 sebesar Rp 2,5 triliun. Raperda tersebut akan diserahkan ke gubernur Jawa Tengah untuk disetujui.

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Grobogan Firman Tri Hertanto mengatakan, APBD 2021 terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 315 miliar. Sisanya pendapatan transfer dalam rancangan Rp 1,1 triliun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 147,5 miliar.

Sementara belanja daerah APBD 2021 direncanakan sebesar Rp 2,5 triliun. Rinciannya belanja operasi Rp 1,7 triliun, belanja modal Rp 318 miliar, belanja tidak terduga Rp 23,8 miliar, dan belanja transfer Rp 425 miliar. Sedangkan defisit sebesar Rp 46,8 miliar.

Anggaran penerimaan pembiayaan APBD 2021 ada Rp 26,4 miliar. Pengeluaraan pembiayaan Rp 73,3 miliar. Pembiayaan netto sebesar Rp 46,8 miliar dan sisa lebih pembiayaan Rp 0. Dari pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD itu, semua fraksi menyepakati APBD Grobogan 2021.

”Kami memberikan persetujuan agar raperda APBD 2021 yang telah dibahas dan disempurnakan oleh Banggar DPRD bersama TAPD dan perangkat daerah,” terang dia.

Pjs Bupati Grobogan Haerudin menyatakan, setelah diterima dan setujui, rancangan APBD Grobogan 2021 diserahkan kepada gubernur Jawa Tengah. Evaluasi ini untuk mendapatkan saran, masukan, dan koreksi. ”Semuanya bertujuan untuk kesempurnaan APBD Grobogan tahun anggaran 2021,” terang dia.

Sementara itu, hasil evaluasi tersebut harus ditindak lanjuti oleh Banggar DPRD bersama dengan eksekutif paling lama tujuh hari kerja sejak diterima. Sehingga raperda itu dapat ditetapkan menjadi perda paling lambat pekan kedua Desember 2020.

(ks/mun/lid/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya