alexametrics
Minggu, 25 Oct 2020
radarkudus
Home > Blora
icon featured
Blora

DPRD Blora Terima Audiensi Penolakan UU Cipta Kerja, Ini yang Dibahas

15 Oktober 2020, 12: 20: 59 WIB | editor : Ali Mustofa

DENGARKAN ASPIRASI: DPRD Blora menerima audiensi Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Blora kemarin.

DENGARKAN ASPIRASI: DPRD Blora menerima audiensi Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Blora kemarin. (SUBEKAN/RADAR KUDUS)

Share this      

BLORA  DPRD Blora menerima audiensi dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Blora kemarin. Hal ini terkait penolakan UU Cipta kerja.

Sekitar 20 aktivis PMII itu, diterima empat anggota DPRD di ruang pertemuan DPRD. Mereka, Ahmad Labib Hilmy (ketua Komisi D), Supardi (ketua Komisi A), Sakijan (wakil pimpinan DPRD), dan Santoso Budi Susetyo (anggota Komisi A). Dalam audiensi tersebut, PMII bermaksud menitipkan aspirasi ke DPRD Blora agar disampaikan ke DPR RI.

Ketua PC PMII Blora Alfian Efsndi mengatakan, maksud kedatangannya untuk menyuarakan dan agar DPRD Blora mendesak DPR RI menolak UU Cipta Kerja. ”Kami telah mengkaji secara mendalam terkait hal tersebut. Bahwa PMII dalam audiensi ini bertujuan membawa aspirasi masyarakat dan menuntut DPRD Blora mendukung aspirasi rakyat dan menolak omnibus law,” ungkapnya.

Dalam audiensi itu, para aktivis PMII menyoroti beberapa hal UU Tenaga Kerja. Antara lain, terkait upah minimum, pemutusan hubungan kerja, dan potensi diskriminasi buruh. ”Dalam UU Cipta Kerja memberi kekuasaan besar terhadap perusahaan, sehingga berpotensi besar akan mendiskriminasi terhadap pekerja atau buruh,” terangnya.

Sementara itu, Sodikin, salah satu peserta audiensi mengatakan, pihaknya akan terus berikhtiar menyuarakan suara rakyat. Sehingga benar-benar ditampung dan didengar para pemimpin negeri ini. ”Di gedung DPRD ini, saya ingin menegaskan, kami tak butuh janji yang tak terealisasi. Kami butuh bukti. Dengan cara dengarkan aspirasi rakyat, bebaskan rakyat dari regulasi yang menjerat dan menindas, kami menilai justru UU ini berpotensi bikin hiper regulasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Blora Ahmad Labib Hilmi mengatakan, secara kelembagaan DPRD Blora belum menerima draf UU Cipta Kerja. Diperkirakan pekan depan baru menerima. ”Kalau ada masyarakat yang hendak menolak UU Cipta Kerja silakan ke DPRD. Kami siap menerima aspirasi,” ungkapnya.

Dia menambahkan, secara keseluruhan UU ini ada beberap poin yang dikeluhkan aktivis PMII. Hasil kajian beberapa pasal juga dinilai mendiskriminasi buruh atau pekerja. ”Secara resmi nanti kami akan sampaikan ke DPR pusat disertakan kajiannya,” jelasnya. 

(ks/lin/sub/top/JPR)

 TOP