alexametrics
Senin, 26 Oct 2020
radarkudus
Home > Jepara
icon featured
Jepara

Ormas hingga Tokoh Masyarakat Sepakati Tolak Aksi Unjuk Rasa Anarkis

Terkait Pengesahan UU Cipta Kerja

14 Oktober 2020, 10: 21: 45 WIB | editor : Ali Mustofa

DEKLARASI: Penandatanganan pernyataan penolakan unjuk rasa anarkis kemarin.

DEKLARASI: Penandatanganan pernyataan penolakan unjuk rasa anarkis kemarin. (M. KHOIRUL ANWAR/RADAR KUDUS)

Share this      

JEPARA - Organisasi kemasyarakatan (Ormas), bersama dengan perguruan tinggi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Jepara menolak adanya aksi unjuk rasa anarkis terkait dengan pengesahan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, yang baru saja disahkan. Mereka menilai masih banyak jalan yang dapat ditempuh untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Deklarasi atau kesepakatakan, Keamanan, Ketertiban, Masyarakat (Kamtibmas) ini, dipimpin Ketua Forum kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Jepara KH. Mashudi, pada Selasa (13/10), di Aula Endra Dharmalaksana Polres Jepara. Semetara dari ormas hadir, Sekjen PCNU Jepara Ulul Absor, Ketua PD Muhammadiyah Jepara KH. Fakhrurrozi, juga dari berbagai unsur Pemuda Pancasila, Ansor, dan Banser. 

Sementara Bupati Jepara Dian Kristiandi, Kapolres Jepara AKBP Nugroho Tri Nuryanto, Dandim 0719/Jepara Letkol Arm Suharyanto, Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Syaiful Bahri, Ketua Pengadilan Agama Jepara Faiq, dan Ketua DPRD Jepara Junarso menyaksikan kesepakatan tersebut. 

Ada 3 point penting dalam kesepakatan ormas, dan tokoh agama, di Jepara, yaitu pertama sepakat cinta damai, kedua, menolak aksi unjuk rasa anarkis, dan ketiga, menolak adanya kerusuhan.

Kapolres Jepara AKBP Ngroho Tri Nuryanto mengatakan, kegiatan ini dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas di Jepara. Meskipun di luar daerah terjadi banyak aksi unjuk rasa (unras), terkait UU Omnibus Law namun tidak di Kota Ukir.

Dikatakan, aksi unras di Jakarta banyak terjadi penyimpangan serta ditunggangi oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga berdampak pada kegiatan anarkis. “Jangan sampai ini terjadi di Jepara. Kita harus saling menjaga kondusifitas daerah,” kata Kapolres.

Kapolres menyarankan, jika ada yang menolak UU Cipta kerja, sampaikan dan salurkan aspirasi dengan baik. Tanpa adanya tindakan anarkis, yang berbuntut pada perusakan, dan aksi kekerasan.

“Kita juga sudah koordinasi bersama perusahaan dan serikat buruh di Jepara, dimana mereka sepakat untuk menciptakan kondusifitas dengan tidak melakukan aksi,” kata dia.

Dandim 0719/Jepara Letkol Arm Suharyanto mengatakan, TNI/Polri selalu solid untuk bersinergi menjaga kondusifitas daerah, khususnya di Kabupaten Jepara. “Aksi demo anarkis akan merugikan orang banyak, dan pada situasi pandemi berpotensi menciptakan klaster baru penyebaran Covid,” ungkap dia. 

Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPRD Jepara Junarso menyampaikan, harus saling menguatkan agar tidak terjadi gangguan Kamtibmas. Dengan begitu, masyarakat merasa aman, dan nyaman. Perekonomian pun, masih tetap berjalan.

Bupati Jepara Dian Kristiandi mengajak untuk saling bergotong-royong memberi masukan. Ia meyakini, dengan adanya kondusifitas daerah Jepara semakin maju. “Terima kasih atas inisiasi ini. Saya berharap ini tidak berhenti sampai disini tapi berlanjut hingga ke seluruh lapisan masyarakat,” kata dia.

(ks/war/top/JPR)

 TOP