alexametrics
Senin, 26 Oct 2020
radarkudus
Home > Jepara
icon featured
Jepara

Tak Dilibatkan saat Perizinan, Warga Desa Pancur Tolak Galian C 

13 Oktober 2020, 16: 31: 07 WIB | editor : Ali Mustofa

DITOLAK WARGA: Lokasi tambang yang ditolak warga karena dianggap merusak lingkungan, meskipun sudah berizin.

DITOLAK WARGA: Lokasi tambang yang ditolak warga karena dianggap merusak lingkungan, meskipun sudah berizin. (M. KHOIRUL ANWAR/RADAR KUDUS)

Share this      

JEPARA  Warga Desa Pancur, Kecamatan Mayong menolak galian C di RT 03/01 desa setempat. Lahan galian seluas 8,3 hektare itu sudah berizin. Namun warga menolaknya karena merasa tidak dilibatkan saat proses perizinan.

Truk pengangkut tanah galian keluar masuk area tambang. Truk itu tanpa penutup terpal. Oleh warga diminta berhenti beroperasi. Warga menutup akses kendaraan dengan mengecor jalan di beberapa titik. Papan penolakan juga dibuat.

Warga menolak rencana pembangunan kandang ayam yang nantinya akan dibangun di lokasi galian C itu. Kedua,  mereka meminta agar galian C dikelola oleh warga Desa Pancur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa. 

PORTAL: Warga menutup akses jalan kendaraan pengangkut tanah hasil galian C sebagai bentuk penolakan.   

PORTAL: Warga menutup akses jalan kendaraan pengangkut tanah hasil galian C sebagai bentuk penolakan.   (ARI FOR RADAR KUDUS)

Ari, warga sekitar tambang menjelaskan, penolakan itu merupakan bentuk keresahan warga. Salah satunya terkait kerusakan lingkungan. Akibat  dari penambangan di Desa Pancur sudah banyak dirasakan warga. Apalagi saat memasuki musim kemarau warga mengaku sering kesulitan mencari air.

”Keterlibatan orang Pancur sendiri juga tidak ada. Kalau pun beroperasi di titik yang diizinkan, bisa memberdayakan warga. Jadi ada timbal baliknya. Tidak sekadar mengeruk alam,” katanya.

Diketahui, Galian C batuan (tanah urug) tersebut memiliki izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Pemprov Jateng. Izin perorangan itu atas nama Suryo Hadi Wibowo yang beralamat di Kabupaten Demak. Dengan luas 8,32 hektare dan jangka waktu perizinan lima tahun.

Penolakan juga dilakukan warga dengan mengirim surat kepada gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo. Surat itu dilampiri tandatangan 31 warga Desa Pancur. Dalam surat itu, warga menyatakan bahwa tanah yang digali merupakan tanah resapan air hujan.

Selain itu, minimnya sosialisasi terkait dampak lingkungan kepada masyarakat oleh pemerintah desa maupun Pemkab Jepara saat proses perijinan juga menjadi salah satu alasan penolakan.

(ks/war/lid/top/JPR)

 TOP