alexametrics
Kamis, 29 Oct 2020
radarkudus
Home > Rembang
icon featured
Rembang

Lima Perusahaan Dapat Surat Penertiban di Pelabuhan Rembang

13 Oktober 2020, 10: 25: 59 WIB | editor : Ali Mustofa

ASYIK: Anak-anak bermain di pantai sekitar pelabuhan Rembang, Kecamatan Sluke, kemarin

ASYIK: Anak-anak bermain di pantai sekitar pelabuhan Rembang, Kecamatan Sluke, kemarin (VACHRI RINALDY LUTFIPAMBUDI/RADAR KUDUS)

Share this      

REMBANG – Surat pemberitahuan penertiban di Pelabuhan Rembang ditujukan kepada lima perusahaan. Salah satu sudah mengajukan keberatan kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Rembang.

Salah satu perusahaan yang terdampak adalah PT Amir Hajar Kilsi (AHK). Melalui tim kuasa hukum,  sudah mengajukan keberatan kepada KUPP Rembang. Kuasa hukum PT AHK Nanda Andriyansyah menyampaikan, setelah adanya surat pemberitahuan penertiban itu, sudah lebih tiga hari kliennya tidak bisa bongkar muat kapal.

Kata dia, selain PT AHK, surat tersebut juga ditujukan untuk perusahaan lain. Yakni PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), PT Bumi Rejo Tirta Kencana, PT AHK, PT Pelabuhan Rembang Kencana, dan PT Bangun Arta Kencana. ”Jadi ada lima perusahaan,” katanya.

Pihaknya juga menilai, penertiban yang dimaksud melanggar pasal 46 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ditanya terkait arti dari penertiban itu, ia juga mengaku belum mendapatkan kejelasan.

”Sekilas waktu diskusi (dengan KUPP baru-baru ini, Red) tidak menjelaskan secara jelas. Artinya hanya menjelaskan, (KUPP) mendapatkan perintah dari kementerian perhubungan. Agar penertiban, terutama mengenai izin-zin dari perusahaan yang selama ini melakukan aktivitas di pelabuhan tersebut. Tapi tidak menjelaskan secara jelas. Apa itu penertiban,” jelasnya.

Nanda Andriyansyah berharap, ada kebijakan  pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Seperti yang diketahui, di Pelabuhan Rembang sendiri memiliki tiga dermaga. KUPP Rembang telah mendapatkan perintah Kementerian Perhubungan untuk menghentikan aktivitas di dermaga dua dan tiga. Karena dinilai tak memiliki legalitas. Sehingga pihak-pihak terkait diharapkan segera mengurus perizinan.

Kepala KUPP Rembang Ferry Agus Satrio menyampaikan, untuk sementara ini pihaknya hanya melayani kapal-kapal yang bersandar di dermaga I, yang diketahui milik pemerintah. 

Surat terkait penertiban itu juga sudah disampaikan kepada lima investor. ”Penertiban itu untuk memberikan pembinaan. Bahwa pelabuhan itu tidak ada perizinannya ya mengurus,” jelasnya.

Terkait mekanisme perizinan itu, lanjut Ferry, sudah diatur dalam peraturan. ”Ada banyak, di undang-undang pelayaran juga ada,” imbuhnya

Terkait dengan keberatan PT AHK tadi, pihaknya akan menampung keberatan itu. Dan menyampaikan kepada pusat. Keputusan selanjutnya akan diserahkan kepada pusat.

”Perintahnya pak menteri seperti itu (tidak memberi pelayanan di dua dermaga,Red). Tapi ini (keberatan PT AHK, Red) kami sampaikan,” jelasnya. 

(ks/zen/vah/top/JPR)

 TOP