alexametrics
Minggu, 25 Oct 2020
radarkudus
Home > Jepara
icon featured
Jepara

SK Peralihan Status Jalan Nasional Jadi Kabupaten Tak Kunjung Turun

12 Oktober 2020, 12: 30: 59 WIB | editor : Ali Mustofa

BIAR MULUS: Pekerja melepas aspal di Jalan Kartini dan diganti dengan aspal baru. Jalan tersebut jadi salah satu ruas yang akan beralih status dari jalan nasional ke kabupaten.

BIAR MULUS: Pekerja melepas aspal di Jalan Kartini dan diganti dengan aspal baru. Jalan tersebut jadi salah satu ruas yang akan beralih status dari jalan nasional ke kabupaten. (M. KHOIRUL ANWAR/RADAR KUDUS)

Share this      

JEPARA – Pemkab Jepara mengajukan peralihan status jalan nasional tahun lalu. Tahun ini direncanakan terbit surat keputusan tentang status jalan baru. Namun pemkab tak kunjung dapat kabar terbaru tentang pengajuan itu. 

Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jepara Ary Bachtiar menjelaskan, pihaknya sudah mengajukannya tahun lalu. Tapi apakah pengajuan itu disetujui atau tidak belum dapat kepastian. ”Kami masih menunggu SK terbit,” katanya. 

Sepanjang 10 kolometer jalan nasional di Jepara diajukan beralih status menjadi jalan kabupaten. Sedangkan jalan kabupaten dilukir jadi jalan nasional.

Pengalihan status jalan dari nasional ke kabupaten mulai dari Bundaran Ngabul, Jalan Pemuda, Alun-alun, sampai Mulyoharjo. Sementara jalan kabupaten yang menjadi jalan nasional mulai dari Bundaran Ngabul ke arah Jalan Rukmini-Jalan Ngasirah. Selama ini jalan itu jadi jalan alternatif kendaraan berat yang melintas dari arah Kudus ke arah Mlonggo tanpa melalui kawasan kota. 

Dengan peralihan status itu, beralih pula tanggung jawab pemeliharaan dan peningkatan jalan. Jalan Ngabul sampai Mulyoharjo sebagian telah diperbaiki dengan perataan permukaan jalan. Sedangkan jalan Ngabul, Kecapi, Mulyoharjo ditingkatkan dengan konstruksi beton. 

Pejabat Pembuat Komitmen Jalan Nasional 3.2 Provinsi Jawa Tengah Januari Fajar R. menjelaskan, proses turunnya SK sekitar akhir tahun. Pengajuan dari kabupaten telah ditindaklanjuti. Tinggal menunggu surat keputusan. ”Lima tahun sekali ada perubahan status,” katanya. 

(ks/lid/war/top/JPR)

 TOP