alexametrics
Selasa, 27 Oct 2020
radarkudus
Home > Kudus
icon featured
Kudus

Bappeda Kabupaten Kudus Rancang Pembangunan Kolaboratif dengan Sippdah

24 September 2020, 10: 09: 09 WIB | editor : Ali Mustofa

SIPPDAH: Kepala Bappeda Kabupaten Kudus Sudjatmiko memamerkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

SIPPDAH: Kepala Bappeda Kabupaten Kudus Sudjatmiko memamerkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. (DIYAH AYU FITRIYANI/RADAR KUDUS)

Share this      

KUDUS – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kudus memiliki inovasi kebijakan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2022. Rencana strategis ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan kolaboratif. Melalui sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (Sippdah).

Kepala Bappeda Kabupaten Kudus Sudjatmiko mengungkapkan, inovasi kebijakan penyusuan RKPD 2020 ini diaplikasikan melalui Forum Corporate Social Responsibility Program Kemitraan Bina Lingkungan (CSR-PKBL). Tujuannya untuk memfasilitasi usulan kegiatan dari masyarakat yang tidak bisa terkaver APBD dengan melibatkan stakeholder di dunia usaha. ”Sippdah kami aplikasikan pada 2021 untuk menyusun RKPD 2022,” katanya.

Tahapan perencanaan strategis ini dimulai dari membangun kolaborasi semua stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan. Stakeholder ini dilembagakan melalui payung hukum resmi dari Pemkab Kudus sebagai fasilitator dan regulator. Stakeholder yang dalam hal ini masyarakat dan pelaku usaha diwadahi melalui forum CSR-PKBL dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama.

Perlu diketahui, pada hakikatnya pembangunan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Melainkan tanggung jawab bersama. Demikian pula terkait pembiayaan pembangunan. Tidak semata dari pemerintah daerah saja. Tetapi bisa dari kontribusi dunia usaha melalui program CSR.

”Untuk menjalankan itu, dibutuhkan kolaborasi seluruh stakeholder terkait untuk mengimplementasikan pola perencanaan pembangunan yang kolaboratif dan partisipatif sekaligus inklusif bagi semua,” tuturnya.

Melalui aplikasi perencanaan pembangunan partisipatif berbasis android, mereka dapat memperbarui informasi hingga menginput, monitoring serta evaluasi program terpilih. Stakeholder yang masuk dalam forum CSR-PKBL dilibatkan sebagai narasumber pada setiap tahapan perencanaan pembangunan. Sehingga sinkron dengan RKPD non APBD.

”Dari hasil musrenbang kabupaten nantinya ada dua rancangan akhir RKPD. Tercover APBD dan non APBD.

Sebagai jaminan keberlanjutan, dilaksanakan rapat koordinasi wilayah (rakorwil) bersama perwakilan forum CSR-PKBL setiap tiga bulan sekali. Dan rapat staf internal per rumpun urusan tiap bulannya.

Tak hanya itu, Bappeda Kabupaten Kudus memiliki inovasi baru. Yakni penyusunan Kudus Satu Data yang menjadi acuan semua data perencanaan secara terintegrasi. 

(ks/daf/mal/top/JPR)

 TOP