alexametrics
Selasa, 27 Oct 2020
radarkudus
Home > Kudus
icon featured
Kudus

Terus Berinovasi, DPMPTSP Kabupaten Kudus Permudah Perizinan

24 September 2020, 09: 39: 26 WIB | editor : Ali Mustofa

DIALOG: Plt Bupati Kudus Hartopo bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang asyik berdialog sebelum pandemi.

DIALOG: Plt Bupati Kudus Hartopo bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang asyik berdialog sebelum pandemi. (DPMTSP KUDUS FOR RADAR KUDUS)

Share this      

KUDUS – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus berinovasi pelayanan perizinan yang cepat dan mudah. Mulai dari sistem hingga program sebagai komitmen terwujudnya integritas, akuntabilitas, komitmen, transparan dalam berinvestasi.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Kudus Revlisianto Subekti mengatakan, ada sejumlah inovasi yang telah dijalankan. Salah satunya sistem informasi perizinan terpadu online (SIPTO). Dalam inovasi ini, pihaknya mengakomodir perizinan yang kewenangan daerahnya belum masuk di OSS. Seperti izin reklame, pemakaman, hingga izin pemanfaatan bagian jalan.

”SIPTO ini juga bisa diakses melalui aplikasi android,” ungkapnya.

KOMITMEN: Plt Bupati Kudus Hartopo (dua dari kiri) saat menghadiri acara penandatanganan komitmen penyelenggaraan mal pelayanan publik pada Maret 2020.

KOMITMEN: Plt Bupati Kudus Hartopo (dua dari kiri) saat menghadiri acara penandatanganan komitmen penyelenggaraan mal pelayanan publik pada Maret 2020. (DPMTSP KUDUS FOR RADAR KUDUS)

Selain itu, DPMPTSP Kabupaten Kudus juga memiliki integrasi izin Kudus (Inziku). Inovasi ini merupakan sistem yang digunakan untuk merekomendasi tanpa harus mengadirkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.

”Proses perizinannya juga lebih cepat. Jadi rekomendasi bisa tersampaikan lewat sistem itu. Seperti perizinan IMB yang memerlukan rekomendasi Dinas PKPLH dan Dinas PUPR,” kata Revli.

DPMPTSP Kabupaten Kudus juga membuka klinik perizinan. Program ini merupakan upaya dinas untuk memfasilitasi pelaku usaha yang belum familiar terhadap perijinan. Dalam hal ini, pihaknya memberikan pendampingan dan arahan terhadap pelaku usaha untuk mengurus hingga izin usahanya terbit.

Untuk meningkatkan PAD, DPMPTSP Kabupaten Kudus juga telah menerapakan sanksi denda terhadap keterlambatan retribusi IMB. Dalam penerapan kebijakan ini, dirinya mengaku bisa mengurangi tunggakan pembayaran retribusi IMB.

Ke depan, DPMPTSM Kabupeten Kudus juga berencana melakukan penyelenggaraan mal pelayanan publik. Pihaknya telah melakukan konsultasi kepada Deputi Pelayanan Publik Menteri PAN-RB pada akhir 2019 lalu. Sosialisasi dan penandatangan komitmen oleh kepala daerah dengan Kementrian PAN-RB juga telah dilakukan pada Maret 2020.

”Rencana pembangunan dilakukan tahun ini. Namun karena ada refocusing anggaran utnuk penanganan Covid-19, pembangunan diundur tahun depan,” katanya.

Dia berharap dengan berbagai upaya dan inovasi, pelayanan terpadu satu pintu ini menjadi lebih cepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Harapannya dapat meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Kudus. 

(ks/daf/mal/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya