alexametrics
Kamis, 24 Sep 2020
radarkudus
Home > Ekonomi
icon featured
Ekonomi

Sertifikasi Legalitas Kayu Hambat Ekspor Mebel

15 September 2020, 16: 21: 16 WIB | editor : Ali Mustofa

SEMPROT: Perajin mebel menyelesaikan produksi barang furnitur.

SEMPROT: Perajin mebel menyelesaikan produksi barang furnitur. (M. KHOIRUL Anwar/RADAR KUDUS)

Share this      

JEPARA -Eksportir mebel asal Jepara mengeluh regulasi yang menghambat ekspor. Salah satunya aturan diharuskannya produsen mengantongi sertifikatSistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Jepara Maskur Zaenuri mengatakan, pemerintah telah menetapkan semua produk kayu dari hulu hingga hilir wajib memiliki SVLK. Mulai 2016, produsen mebel dan furnitur wajib punya. Sebagai syarat mengekspor produknya ke luar negeri.

Ia menilai, wajib SVLK akan sulit. Hingga saat ini pemegang SVLK jumlahnya masih kecil, biayanya besar, dan syarat mengurus dokumen tersebut rumit. Belum lagi dalam jangka panjang ancaman kekurangan bahan baku dari dalam negeri kian nyata.

CEK DAPUR: Rachmat Gobel melihat proses produksi mebel di Jepara akhir pekan lalu.

CEK DAPUR: Rachmat Gobel melihat proses produksi mebel di Jepara akhir pekan lalu. (HIMKI FOR RADAR KUDUS)

Berdasarkan informasi, Kementerian Perdagangan telah menyusun Permendag yang terkait ketentuan ekspor bahan baku kayu (log) dan posisinya sudah di Kementerian Hukum dan HAM. Draf terakhir Permendag tersebut menyepakati untuk perluasan penampang khusus untuk kayu merbau dan meranti (merah, kuning,  dan putih). Perluasan itu naik dari 10.000 mm menjadi 15.000 mm. Akan berlaku hingga Desember 2021 dan bakal dievaluasi kembali.

”Kami akan berjuang dan terus bersuara agar ekspor bahan baku tidak dibuka. Jika kebijakan perluasan penampang disetujui, industri nasional kehilangan nilai tambah. Bahan baku habis, devisa dari industri hilang. Banyak korban jatuh miskin ekstrem karena kehilangan pekerjaan,” ujar Maskur yang juga pemilik CV Aulia Jati Indofurni.

Beberapa problem itu pun disampaikan pada forum dialog pelaku mebel dan kerajinan. Dihadiri Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel akhir pekan lalu di Jepara. Dalam kesempatan ini hadir pula anggota DPR-RI Komisi XI Hasbi Anshory.

Rachmat Gobel mengatakan, akan menghimpun seluruh masukan untuk didiskusikan dengan menteri dan pihak terkait sesegera mungkin. Agar masalah bisa dieliminasi. Dengan demikian, regulasi yang menghambat bisa direvisi lebih sederhana dan melindungi pelaku industri. Pihaknya akan terus memonitor perkembangan penanganan hambatan tersebut untuk kepentingan pelaku maupun negara.

(ks/war/lid/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya