alexametrics
Kamis, 24 Sep 2020
radarkudus
Home > Politik
icon featured
Politik

Jika Langgar Protokol Kesehatan, Kampanye Bisa Dibubarkan

15 September 2020, 09: 42: 39 WIB | editor : Ali Mustofa

Jika Langgar Protokol Kesehatan, Kampanye Bisa Dibubarkan

REMBANG - Aparat kepolisian bakal diberi kewenangan membubarkan massa kampanye, apabila diduga ada pelanggaran protokol kesehatan (prokes). Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Rembang masih menunggu pengesahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) kampanye terkait hal ini.

Kepala Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Rembang Totok Suparyanto menyampaikan, saat ini sudah ada draf perubahan PKPU Kampanye. Jika dilihat dari draf itu, jika ada bentuk kegiatan kampanye yang diduga melanggar prokes, Bawaslu berkoordinasi dengan KPU dan kepolisian.

”Baru draf. Belum digedok (disahkan, Red) nanti rencananya seperti itu,” katanya.

Regulasi ini nantinya hanya akan berlaku pada tahapan kampanye. Sementara pada tahapan lain, seperti pengundian nomor urut juga akan berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Pihak Bawaslu akan bertindak apabila kerumunan itu berada di lingkup kantor KPU. Sementara apabila berada di luar pagar, hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah.

Sampai saat ini, kata Totok, penindakan protokol kesehatan masih menjadi ranah pemerintah. Sanksi dari pelanggaran itu, juga masih berupa pembubaran kegiatan. Tetapi, apabila dilihat lebih progresif, merujuk pada undang-undang karantina kesehatan, bentuk penindakan bisa berupa sanksi pidana.

”Kalau kita membedah lagi di undang-undang karantina kesehatan, ranahnya di pidana umum. Bukan menjadi kewenangan Bawaslu,” imbuhnya.

Sementara ini, upaya yang dilakukan masih bersifat imbauan. Bawaslu sudah berkomunikasi antarparpol. Secara formal pihaknya belum berkomunikasi kepada tim kampanye. Karena, menurutnya, tim kampanye baru akan diketahui setelah ditetapkan paslon. Dengan begitu, untuk sementara ini, komunikasi masih secara informal kepada parpol atau koordinator.

Beberapa waktu lalu ia juga sempat menilai, secara umum pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) sudah tertib. Tidak ada unsur pelanggaran. Hanya, masih ada kerumunan massa yang berada di luar kantor KPU Rembang.

(ks/vah/lin/top/JPR)

 TOP