alexametrics
Kamis, 24 Sep 2020
radarkudus
Home > Rembang
icon featured
Rembang

Nasib 147 Pegawai Kontrak di Rembang Tak Jelas, Mengapa Bisa Demikian?

05 Agustus 2020, 18: 24: 29 WIB | editor : Ali Mustofa

ANTRE: Peserta PPPK saat antre mendapatkan nomor tes di SMKN 2 Rembang bulan Februari 2019.

ANTRE: Peserta PPPK saat antre mendapatkan nomor tes di SMKN 2 Rembang bulan Februari 2019. (WISNU AJI/RADAR KUDUS)

Share this      

REMBANG – Nasib 147 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Rembang tak jelas pengangkatannya. Padahal, tahun ini sebagian dari mereka ada yang sudah purnatugas.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rembang Suparmin mengaku hingga kemarin masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP). Tidak bisa bupati mengeluarkan SK tanpa ada dasarnya. “PP gaji harus ada. Sebagai dasar untuk penggajian mereka,” ujarnya.

Suparmin menyebutkan prosesnya memang cukup panjang. Saat itu bulan Februari 2019 dinyatakan lulus. Kalau dihitung hingga sekarang 1,5 tahun. Dari ratusan yang lolos tersebut dua sudah pensiun.

“Daerah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena PP tentang gaji yang mengeluarkan presiden,” terangnya.

Menurutnya ada perintah dari Menpan. Untuk daerah menyeleksi PPPK. Untuk tenaga honorer dan penyuluh pertanian. Hingga saat ini belum ada kepastian. Melihat kondisi tersebut tentu nasib mereka kasihan.

”Tenaga honorer masih digaji dari sekolah atau yayasan masing-masing. Untuk penyuluh pertanian masih digaji dari pusat,” keteranganya.

Lalu bagaimana mereka yang sudah pensiun. Ke depan PP itu turun. Nanti tinggal melihat dari TMT (terhitung tanggal masuk). “Kalau pensiun katakanlah bulan Juni, TMT disuruh Januari. Dia masih mendapat rapel,” bebernya

Daerah sebatas menunggu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti halnya seleksi kompetensi bidang (SKB). Kalau tidak diminta juga tidak berani melanjutkan. “Begitupun pemberkasan maupun pemberian SK CPNS juga menunggu perintah,” terangnya.

Suparmin menambahkan, sebenarnya PPPK prinsipnya sama, yang membedakan mereka tidak dapat pensiun. Diklat tetap ada, kenaikan gaji, kesempatan karier. “Jadi semua tergantung PP. Untuk usia yang dipakai dasar maksimal yakni 58 tahun per seleksi,” imbuhnya.

(ks/noe/ali/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya