alexametrics
Selasa, 04 Aug 2020
radarkudus
Home > Kudus
icon featured
Kudus

Hasil Sidak, Oknum ASN Terbukti Sewakan Gudang Secara Ilegal

02 Agustus 2020, 11: 59: 32 WIB | editor : Ali Mustofa

PERIKSA: Plt Bupati Kudus HM Hartopo sidak ke terminal Kargo 6 Januari lalu. Hasil sidak sekarang ini ditemukan satu oknum ASN menyewakan gudang di terminal karto tak sesui aturan.

PERIKSA: Plt Bupati Kudus HM Hartopo sidak ke terminal Kargo 6 Januari lalu. Hasil sidak sekarang ini ditemukan satu oknum ASN menyewakan gudang di terminal karto tak sesui aturan. (DIYAH AYU FITRIYANI/RADAR KUDUS)

Share this      

KUDUS - Oknum aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus menyewakan gudang di terminal kargo Kudus secara illegal. Plt Bupati Kudus HM Hartopo mengakui hal itu. Badan pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan penyalahgunaan itu. Hal itu mengakibatkan negara dirugikan.

Dishub telah menyetorkan uang hasil sewa aset daerah mulai Januari tahun ini. Besarannya sekitar Rp 70 juta. Sebelum menjadi temuan BPK, Hartopo juga mengaku telah mendapati kejanggalan dalam sidaknya beberapa waktu lalu bersama Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Kas dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus.

”Dulu sudah saya sidak. Ini telah ditindaklanjuti BPK. Sudah diselesaikan,” kata Hartopo.

Dari hasil sidaknya, diketahui ada oknum dari Dinas Perhubungan sengaja menyewakan gudang terminal kargo tanpa perjanjian semestinya. Artinya uang hasil sewa tak disetorkan ke kas daerah. Gudang tersebut digunakan untuk tempat penyimpanan diapers. Dan temuan ini dikuatkan dengan temuan hasil audit BPK.

”Kerugian ini (temuan, Red) sudah disetorkan,” ungkapnya.

Untuk oknum Dishub tersebut akan diberikan sanksi sesuai prosedur. Sesuai dengan rekomendasi dari inspektorat, sanksi tersebut kini sedang dalam proses. ”Ada sanksinya. Nanti tunggu saja,” tuturnya.

Kepala BPPKAD Kudus Eko Djumartono mengakui jika uang sewa gudang di terminal kargo saat ini telah disetor ke kas daerah. Dishub telah menyetorkan uang hasil sewa aset daerah tersebut mulai Januari tahun ini. Besarannya sekitar Rp 70 juta. Sekarang posisi masih disewakan. ”Kami sudah diperlihatkan perjanjian dan nilai sewanya,” ungkap Eko.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kudus Catur Widyatno menyebut jika saat ini sedang memproses sanksi terhadap ada satu ASN di lingkungan Pemkab Kudus. Pemberian sanksi tersebut lantaran ASN diketahui melakukan pelanggaran kewenangan.

Jenis pelanggaran yang dilakukan masuk kategori berat. Catur mengatakan, jika ada ASN yang melakukan pelanggaran berat, sanksi yang diberikan dapat berupa penurunan pangkat hingga pencopotan jabatan. ”Surat rekomendasi sudah kami kirim ke Kemendagri. Ini tinggal nunggu,” katanya.

Terungkapnya pelanggaran yang dilakukan yang bersangkutan datang dari laporan masyarakat. Selain itu juga dari hasil audit dari BPK dan audit inspektorat. Meskipun demikian, dirinya masih enggan menyebutkan ASN yang melakukan pelanggaran tersebut bekerja di dinas apa. 

(ks/daf/zen/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia