alexametrics
Selasa, 11 Aug 2020
radarkudus
Home > Kudus
icon featured
Kudus

Plt Bupati dan Sekda Dimintai Keterangan Administrasi dalam Kasus PDAM

28 Juli 2020, 13: 53: 39 WIB | editor : Ali Mustofa

Ketut Sumedana, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng

Ketut Sumedana, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng (IDA FADILAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

Share this      

SEMARANG - Plt Bupati Kudus HM Hartopo dan Sekertaris Daerah (Sekda) Kudus Sam’ani Intakoris memenuhi undangan Kejati Jateng sebagai saksi dalam kasus PDAM Kudus kemarin. Pemanggilan keduanya ini guna meminta keterangan terkait adiministrasi pengangkatan direktur utama (Dirut) PDAM Kudus Ayatullah Humaini.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Ketut Sumedana menjelaskan selain pejabat di lingkungan Pemkab Kudus, Kejati juga memanggil beberapa pihak dari internal PDAM Kudus.

”Kami perlu tanyakan terkait administrasi pengangkatan Dirut PDAM Kudus. Hari ini (kemarin, Red) kami panggil dalam rangka perbaikan PDAM ke depan. Lebih ke masukan-masukan yang kami berikan,” katanya.

Sebagai pembina atau pemilik PDAM Kudus, bupati dan sekda bertanggung jawab terhadap pengangkatan Dirut PDAM. Dalam aturan, pengangkatan direksi harus bebas dari tindak pidana. Sementara dirut saat ini diketahui pernah terlibat tindak pidana dan telah divonis hakim pengadilan.

”Sudah ada putusan yang inkrah. Memang yang ngangkat bukan plt tapi bupati yang lama,” terangnya.

Menurutnya, PDAM Kudus juga harusnya memiliki minimal tiga direksi. Melihat jumlah pelanggan PDAM sudah di atas 3.500 pelanggan. Bahkan seharusnya sudah memiliki komisaris untuk mengawasi proses pelaksanaan PDAM di Kudus.

Tersangka kasus PDAM Kudus bakal dijerat dengan Pasal 12e, 11, serta 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ”Unsur pidana kategori pemerasan. Ada unsur penyuapan juga,” imbuhnya.

Sementara itu Plt Bupati Kudus HM Hartopo menegaskan jika dirinya tidak terlibat dalam proses pengangkatan Dirut PDAM Kudus. Saat itu yang mengetahui prosesnya bupati dan panitia seleksi (pansel).

”Tadi mintai keterangan terkait pengangkatan Dirut PDAM. Tidak tahu kalau yang lain. Sebagai wakil saya tidak tahu, dulu yang mengangkat kan Pak Tamzil,” kata Hartopo saat dikonfirmasi kemarin.

Karena keterangan yang diminta terkait tupoksinya sebagai wakil bupati saat itu, waktu pemeriksaannya pun hanya sekitar 2,5 jam. ”Mulai pukul 09.00 sampai 11.30 selesai,” ungkapnya.

Sekda Kudus Sam’ani Intakoris mengaku dimintai keterangan mulai pukul 09.00-12.00. Pertanyaan yang diajukan seputaran tugas dan wewenangnya sebagai ketua panitia seleksi (pansel) direksi. Semua proses administrasi yang berjalan. Menurutnya sudah sesuai dengan aturan yang ada.

”Tadi dimintai keterangan seputaran administrasi terkait pengangkatan Dirut, Dirtek, dan Dewas. Secara administrasi semua sudah sesuai regulasi,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Dirut PDAM Kudus Ayatullah Humaini yang saat ini ditahan Kejati Jateng. Selain Ayatullah, ada dua tersangka lagi dalam kasus ini. Humaini ditetapkan menjadi tersangka sejak 27 Juni 2020 setelah operasi tangkap tangan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kudus pada 11 Juni 2020. Selain menetapkan Humaini sebagai tersangka, kejaksaan juga menetapkan pegawai PDAM Kudus bernama Toni Yudiantoro serta orang luar PDAM bernama Sukma Oni sebagai tersangka dalam kasus tersebut. 

(ks/daf/zen/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia