alexametrics
Jumat, 14 Aug 2020
radarkudus
Home > Rembang
icon featured
Rembang

DPRD Rembang Ikut Terjun Tangani Pandemi Covid-19

27 Juli 2020, 15: 51: 46 WIB | editor : Ali Mustofa

KERJA CEPAT: Membahas tindaklanjut SKB tiga Menteri tentang percepatan penyesuaian APBD dalam rangka penanganan covid 19 tanggal 21 April 2020, kemarin.

KERJA CEPAT: Membahas tindaklanjut SKB tiga Menteri tentang percepatan penyesuaian APBD dalam rangka penanganan covid 19 tanggal 21 April 2020, kemarin. (DPRD KAB. REMBANG FOR RADAR KUDUS)

Share this      

REMBANG – Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Penyelenggaraan tersebut menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan prinsip seperti tersebut di atas maka posisi bupati dan DPRD adalah ibarat sepasang sepatu yang mempunyai bentuk dan langkah yang tidak sama namun mempunyai hak dan tujuan yang sama. Visi dan misi yang sama dalam membangun daerah.

Sekretaris DPRD Rembang Drupodo mengungkapkan para anggota dewan telah reses sebanyak dua kali. Reses masa persidangan II dilakukan 19-23 Februari 2020 di daerah pemilihan masing-masing anggota. Hasil reses kemudian dilaporkan hasilnya pada rapat paripurna laporan hasil reses 25 Februari lalu.

BERMASKER: Komisi II DPRD Rembang cek TPI Desa Tunggulsari Kaliori, 10 Juni lalu.

BERMASKER: Komisi II DPRD Rembang cek TPI Desa Tunggulsari Kaliori, 10 Juni lalu. (DPRD KAB. REMBANG FOR RADAR KUDUS)

”Reses masa persidangan III dilakukan pada 13-17  Mei lalu. Kemudian ditindaklanjuti paripurna laporan hasil reses 18 Mei lalu. Atau sehari setelah selesai,” tutur Drupodo.

Untuk diketahui, dasar pelaksanaan reses antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Berkaitan dengan fungsi pengawasan, DPRD Rembang telah melakukan pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 320 Ayat (1) menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sementara itu, pasal 320 ayat (5) disebutkan bahwa persetujuan bersama rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dilakukan paling lambat tujuh bulan setelah tahun anggaran berakhir.

”Pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan pada  16-25 Juni 2020. Pada prinsipnya semua fraksi menyetujui pertanggungjawaban bupati tersebut,” tambah Drupodo.

Selama masa pandemi Covid-19, DPRD Rembang mendukung realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Bahkan anggota secara pribadi iuran memberi bantuan berupa alat sprayer penyemprotan disinfektan di 14 kecamatan, yang diserahkan bersamaan dengan pelaksanaan pengawasan.

”Setiap pelaksanaan pengawasan, anggota DPRD juga melakukan sosialisasi pencegahan dan penangan Covid-19,” paparnya.

DPRD Rembang dalam melaksanakan tugas fungsi dan kewenangannya terkait pengawasan, mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan dilakukan oleh pimpinan DPRD dan Komisi-komisi. 

(ks/ful/zen/top/JPR)

 TOP