alexametrics
Jumat, 14 Aug 2020
radarkudus
Home > Rembang
icon featured
Rembang

Laporan Kinerja DPRD Januari-Juni 2020, Usulkan Penampungan Air Baku

27 Juli 2020, 15: 37: 57 WIB | editor : Ali Mustofa

FUNGSI PENGAWASAN: Alm. Madjid Kamil saat masih menjabat Ketua DPRD Rembang mengawasi KUD Miyoso Mardi Mino di Sarang. Salah satu disoroti tentang mekanisme hasil lelang nelayan, 15 Juni lalu.

FUNGSI PENGAWASAN: Alm. Madjid Kamil saat masih menjabat Ketua DPRD Rembang mengawasi KUD Miyoso Mardi Mino di Sarang. Salah satu disoroti tentang mekanisme hasil lelang nelayan, 15 Juni lalu. (ISTIMEWA FOR RADAR KUDUS)

Share this      

REMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang bekerja keras mengoptimalkan tiga fungsi yang dimiliki sebagai wakil rakyat. Yakni fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal itu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 149 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam enam bulan ke belakang, atau sejak Januari hingga Juni, banyak hal yang dilakukan berkaitan dengan tiga fungsi tersebut. Dari rapat pimpinan gabungan dan rapat badan musyawarah setiap bulan, hingga memberikan rekomendasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019.

Wakil Ketua DPRD Rembang Bisri Cholil Laquf mengungkapkan selama enam bulan tersebut berbagai agenda berkaitan dengan tiga fungsi dewan telah dilaksanakan. Meski, karena adanya Pandemi Covid-19, beberapa agenda yang sudah direncanakan tak bisa terealisasi. Menyusul adanya refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19.

PEDULI PANDEMI: DPRD Rembang memberikan alat penyemprot (sprayer) disinfektan ke 14 kecamatan di Kabupaten Rembang.

PEDULI PANDEMI: DPRD Rembang memberikan alat penyemprot (sprayer) disinfektan ke 14 kecamatan di Kabupaten Rembang. (ISTIMEWA FOR RADAR KUDUS)

”Kunjungan kerja/konsultasi yang dilaksanakan selama bulan Januari sampai dengan Bulan Juni, baru dilaksanakan sebanyak tiga kali,” tutur sosok yang disapa Gus Gipul itu.

Kunjungan kerja/konsultasi telah dilakukan ke pemerintah pusat maupun kabupaten/kota lain. Hal itu guna menggali informasi yang berkaitan dengan potensi, kebutuhan, dan peluang pembangunan. Hal itu diharapkan dapat diterapkan dalam perumusan kebijakan di Rembang.

Pada 6-15 April lalu, DPRD Rembang membahas LKPj Bupati Rembang Tahun Anggaran 2019. Pada pandangan akhir fraksi, semua fraksi menerima LKPj tersebut disertai 33 rekomendasi kepada 14 OPD.

Beberapa rekomendasi DPRD Rembang antara lain mengenai pembangunan embung pertanian Desa Banyu Urip Gunem, dan Turusgede agar dianggarkan kembali pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Hal itu mengingat kedua insfrastruktur tersebut dibutuhkan masyarakat.

”DPRD Rembang juga mengusulkan dilakukan membangun penampungan air baku di beberapa wilayah untuk mengatasi kekeringan,” tambah Gus Gipul.

Selain itu, Dewan Kota Garam juga merekomendasikan dilakukannya update data peta rawan bencana. Agar dapat dilakukan pencegahan dan penanganan bencana dengan lebih baik lagi.

Di bidang energi, DPRD Rembang merekomendasikan agar dilakukan inventarisasi kerusakan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dan pemasangan meteran listrik. Hal itu  agar tidak membebani tagihan PLN kepada Pemerintah Kabupaten Rembang.

Sementara, di bidang kesehatan, Gus Gipul melanjutkan, DPRD Rembang menyatakan tingkat kepuasan pasien dalam penanganan perawatan saat berobat masih cukup rendah. Padahal, penyerapan anggaran yang cukup besar di BLUD Pukesmas.

”Mengenai literasi, DPRD Rembang menyatakan diperlukannya inovasi, agar minat baca masyarakat meningkat,” tutur Gus Gipul. 

(ks/ful/zen/top/JPR)

 TOP