alexametrics
Sabtu, 04 Jul 2020
radarkudus
Home > Kudus
icon featured
Kudus

Kepala BPJS Kesehatan: Kesadaran Membayar Iuran Masih Rendah

25 Juni 2020, 13: 37: 03 WIB | editor : Ali Mustofa

GATHERING: Kepala BPJS Kesehatan cabang Kudus Maya Susanti memberikan paparan di acara Media Gathering di rumah makan Garuda kemarin.

GATHERING: Kepala BPJS Kesehatan cabang Kudus Maya Susanti memberikan paparan di acara Media Gathering di rumah makan Garuda kemarin. (INDAH SUSANTI/RADAR KUDUS)

Share this      

KUDUS - Tingkat kesadaran masyarakat, makna bergotong-royong lewat pembayaran iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) secara rutin dinilai masih rendah, menyusul masih banyak yang menunggak.

Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kudus Maya Susanti, menjelaskan, masih ada yang menuggak. Dilihat dari pendapatan dengan klaim yang dibayarkan tidak seimbang.

Misal, di Kudus tingkat kolektabilitas hingga akhir Mei 2020 sebesar Rp 268,409 miliar, sedangkan pembayaran klaimnya untuk faskes tingkat pertama sebesar Rp 97,211 miliar dan tingkat lanjutan sebesar Rp 374,072 miliar.

Sementara dari sisi kolektabilitas iuran JKN, juga masih ada yang menunggak, terutama dari peserta mandiri meskipun berbagai upaya sudah ditempuh, termasuk memberikan edukasi bahwa prinsip JKN merupakan kegotong-royongan.

Kondisi pandemi Korona seperti sekarang, kata dia, juga sudah ada upaya mengingatkan, selain melalui kader JKN juga melalui telecollecting. Pegawai BPJS Kesehatan melakukan kontak langsung kepada peserta untuk menginformasikan tagihan iuran JKN peserta melalui telepon.

Hasilnya memang lumayan, meskipun pembayarannya belum 100 persen. Ia berharap masyarakat mulai menyadari pentingnya kedisiplinan dalam membayar iuran JKN karena prinsipnya kegotong-royongan.

”Bagi yang sehat membantu mereka yang sakit. Kalaupun menunggak, peserta JKN akan rugi karena pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap ketika diperlukan akan terkendala,” ujarnya.

Untuk iuran JKN, mulai 1 Juli 2020 peserta bukan penerima upah (PBU) atau mandiri kelas 1 disesuaikan menjadi Rp 150 ribu per orang per bulan, kelas 2 sebesar Rp100 ribu per orang per bulan. Kelas 3 membayar Rp 25.500 per orang per bulan.

(ks/san/top/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia