alexametrics
Jumat, 10 Jul 2020
radarkudus
Home > Rembang
icon featured
Rembang

Diperpanjang, BLT Dana Desa Tunggu Revisi Permendes

02 Juni 2020, 17: 11: 33 WIB | editor : Ali Mustofa

CAIR: Bupati Rembang Abdul Hafidz secara simbolis memberikan bantuan BLT DD di Desa Sampung Kecamatan Sarang beberapa waktu lalu.

CAIR: Bupati Rembang Abdul Hafidz secara simbolis memberikan bantuan BLT DD di Desa Sampung Kecamatan Sarang beberapa waktu lalu. (VACHRI RINALDY LUTFIPAMBUDI/RADAR KUDUS)

Share this      

REMBANG, Radar Kudus - Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa (DD) diperpanjang. Dari yang awalnya tiga bulan, kini menjadi enam bulan. Besaran nominal yang diberikan pun tidak sama dengan bantuan yang diberikan sebelumnya. Terkait tahapan-tahapan masih menunggu revisi peraturan menteri desa (permendes).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Rembang Sulistiyono menyampaikan, sesuai dengan peraturan, pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa .

Besaran BLT Desa yang dimaksud ditetapkan Rp 600 ribu untuk bulan pertama sampai bulan ketiga per keluarga penerima manfaat. Untuk bulan ketiga sampai keenam diberikan sejumlah Rp 300 ribu. Jadi, pembayaran tersebut dilaksanakan enam bulan. Paling cepat pada April. ”Pasal 32 A Ayat 5 PMK no 50 tahun 2020, BLT akan dilanjut lagi bulan Juli, Agustus, September. Besarannya Rp 300 ribu,” jelasnya.

Hanya saja, pihaknya masih menunggu permendes nomor 6 tahun 2020. Karena pada permendes nomor 6 tahun 2020 masih tiga bulan. Yang besarannya maksimal 35 persen dari dana desa. Tentunya, lanjut Sulistiyono,  hal ini berbeda dengan PMK nomor 50 yang ada perpanjangan.

”Dan besaran maksimalnya (prosentase Dana Desa, Red) tidak dibatasi. Sehingga sampai sekarang (30/5 kemarin, Red) kami menunggu revisi permendes nomor 6 tahun 2020,” imbuhnya.

 Antara BLT DD pada tiga bulan pertama dan tiga bulan selanjutnya. Para penerima pun sama. Artinya tidak ada pendataan penerima baru. Bupati Rembang Abdul Hafidz beberapa waktu lalu menjelaskan, untuk mempercepat penyaluran BLT Dana Desa, pemerintah desa (pemdes) diminta secepatnya mendesain ulang alokasi Dana Desa untuk BLT.

Anggaran dana desa untuk bedah rumah yang diwajibkan pemerintah daerah melalui peraturan Bupati (Perbup), diperbolehkan untuk dibagi. Guna memenuhi tambahan BLT. Tetapi pembagian anggaran DD untuk bedah rumah ini tidak wajib dilakukan. Karena kepala desa diberi kebebasan untuk menggunakan strategi kebijakan dalam merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes). 

(ks/vah/ali/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia