alexametrics
Jumat, 10 Jul 2020
radarkudus
Home > Politik
icon featured
Politik

Digelar Desember, Tahapan Pilkada Rembang Dimulai Juni

30 Mei 2020, 14: 16: 40 WIB | editor : Ali Mustofa

Digelar Desember, Tahapan Pilkada Rembang Dimulai Juni

REMBANG, Radar Kudus – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah disepakati akan digelar Desember 2020. Artinya, tahapan-tahapan akan dimulai pada Juni. Hanya, untuk tanggal per tahapan belum pasti. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rembang masih menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk rundown pelaksanaannya.

Ketua KPU Rembang M Ika Iqbal Fahmi menyampaikan, belum lama ini ada pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU RI, juga Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. Dari hasil pembahasan tersebut, kata Iqbal, telah disepakati tentang pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang. 

”Ada kesepakatan. Pelaksanaannya di tanggal 9 Desember. Kalau kami sebagai penyelenggara ya siap saja,” katanya.

Artinya, lanjut Iqbal, apabila pilkada dilaksanakan pada Desember mendatang, maka tahapan dimulai kembali pada Juni. Untuk tanggal pelaksanaan per tahapan sendiri, pihaknya masih belum bisa menyampaikan. Karena masih menunggu PKPU tahapan. ”Tahapan kan dirubah, kami menunggu PKPU itu,” imbuhnya.

Dari PKPU nanti akan diatur tentang rundown tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan. Direncanakan ada dua opsi dalam memulai tahapan kembali. Yakni pada 6 Juni atau 15 Juni. KPU Rembang sendiri beberapa waktu lalu melakukan work from home (WFH). Aktivitas kantor akan kembali normal setelah ada perintah lebih dari surat edaran (SE) dari KPU RI.

”Kalau tahapan sudah on biasanya kami ya ngantor normal. Kalau memang deadline-nya ya sampai lembur. Cuma arahannya kan tetap ada prosedur protokol (kesehatan) harus diperhatikan,” ujarnya.

Apabila tahapan dimulai, Iqbal menjelaskan, besar kemungkinan yang akan dilakukan terlebih dahulu adalah tahpan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Karena tahapan yang sempat tertunda adalah pelantikan PPS. Jadi, kemungkinan badan ad hoc akan diaktifkan terlebih dahulu.  Selain itu juga pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). ”Yang terdekat itu,” katanya. 

(ks/vah/lid/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia