alexametrics
Jumat, 10 Jul 2020
radarkudus
Home > Politik
icon featured
Politik

Menanggapi Penundaan Pilkada, PPP dan PDI-P Mengalir, PKB Pesimistis

27 Mei 2020, 12: 00: 00 WIB | editor : Ali Mustofa

Menanggapi Penundaan Pilkada, PPP dan PDI-P Mengalir, PKB Pesimistis

REMBANG, Radar Kudus - Signal uforia pesta demokrasi daerah seakan belum muncul. Pihak-pihak partai politik yang digadang akan berkontes dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Rembang akan mengikuti bagaimana alur yang akan diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena besar kemungkinan pilkada akan ditunda sampai Desember mendatang.

Sebelumnya, pilkada direncanakan digelar September. Tetapi beberapa waktu lalu pandemi Corona Virus Disase 19 (Covid-19) datang. Bahkan, kota Garam sendiri berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB). Sehingga KPU menginstruksikan agar tahapan pilkada ditunda sementara.

Hingga beberapa waktu lalu, muncul peraturan pengganti undang-undang (perpu) tentang penundaan pilkada akan bulan Desember. Menanggapi hal ini, partai-partai politik di Rembang tetap mengikuti alur. Meskipun, ada juga yang merasa pesimis pilkada akan berlangsung Desember.

Sebelum adanya KLB di Rembang, beberapa partai politik telah melakukan persiapan. Seperti membuka penjaringan bakal colon bupati dan wakil bupati. Salah satunya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai ini sudah mengusung calon tunggal Abdul Hafidz, yang merupakan petahana untuk menjadi calon bupati. Dan dari hasil penjaringan, PPP Rembang sudah mengantongi sembilan nama yang menjadi bakal calon wakil bupati.

Menanggapi penundaan pilkada, Ketua DPC PPP Rembang Majid Kamil menyampaikan, pihaknya akan patuh pada KPU. Disinggung tentang persiapan lanjutan, Gus Kamil -sapaan akrabnya- belum sampai mengarah ke sana. "Kami patuh pada KPU. Belum sampai kesana (persiapan lebih lanjut,Red) karena tertunda," ujar Gus Kamil.

Partai lain yang juga membuka penjaringan adalah DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Rembang. Partai berlogo banteng ini telah mengantongi dua nama bakal calon bupati dan para bakal calon wakil bupati. Baik yang mendaftar jalur DPC maupun DPD. Menanggapi penundaan pilkada, Ridwan, Ketua DPC PDIP Rembang juga akan mengikuti alur. "Baik Baik saja, kami mesti taat sama pemerintah," katanya.

Sementara itu, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rembang memberikan signal pestimistis, apabila pilkada dilaksanakan pada Desember mendatang. Menurut Sumarsono Sugeng, Ketua DPC PKB Rembang, terkait soal pilkada,semua akan bergantung pada kondisi pandemi covid 19.

"Kami semua berharap pandemi ini akan swgera berakhir," ujarnya. Jika pada 29 mei, lanjut Sumarsono, pemerintah mengumumkan status pandemi ini berakhir maka KPU akan segera bisa melakukan tahapan. Tetapi, kata dia,  melihat data perkembangan covid yang di sajikan masih fluktuatif.

"Masih naik turun seperti ini. Sepertinya masih berat. Jika pilkada bisa dilaksanakan di bulan Desember. Terus terang saya pesimis pilkada bisa terlaksana di bulan desember," imbuhnya. Menurutnya, saat ini lebih  fokus bagaimana melawan Korona. Dengan segala dampak yang diakibatkan. Baik dalm prespektif kesehatan maupun ekonomi.

Di sisi lain, perpu terkait penundaan pilkada telah keluar. Beberapa penyesuaian akan dilakukan. Baru-baru ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih berkoordinasi di tingkat provinsi. Untuk tingkat kabupaten belum melakukan pleno. Termasuk pembahasan terkait target jumlah partisipasi pemilih. Apabila pilkada nanti dilaksanakan saat pandemi Covid-19 ini belum berakhir.

Ketua KPU Rembang M Ika Iqbal Fahmi menyampaikan, dari KPU Rembang sendiri belum mengkaji hal tersebut. Persiapan ini baru sebatas rakor. ”Cuma kalau di internal KPU Rembang belum kami kaji,” katanya.

Selain itu, apabila beberapa tahapan dilaksanakan saat masa pandemi Covid-19 seperti ini, maka akan ada protokoler kesehatan yang dilaksanakan. Termasuk dari segi alat yang disiapkan. Ploting anggaran untuk hal ini juga masih dikaji.

KPU Rembang  masih menunggu instruksi resmi dari KPU RI. Yang juga mengatur prosedur-prosedur pelaksanaan tahapan yang harus dipenuhi. Dan nantinya juga kemungkinan akan berefek pada anggaran. ”Nanti kami kaji, pelajari, nanti kami tuangkan dalam program-program anggaran. Bisa jadi butuh penganggaran lagi, butuh tambahan lagi bisa jadi,” jelasnya. 

(ks/vah/ali/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia