alexametrics
Sabtu, 06 Jun 2020
radarkudus
Home > Rembang
icon featured
Rembang

Dua Kali Berturut-turut Rembang Kantongi WTP, Catat Aset Rp 1,3 T

20 Mei 2020, 14: 48: 34 WIB | editor : Ali Mustofa

SALING DUKUNG: Bupati Rembang Abdul Hafidz didampingi Ketua DPRD Rembang Majid Kamil MZ dan Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto usai penyerahan LHP BPK atas laporan keuangan Pemkab Rembang tahun anggaran 2019 di Lantai 4 Setda Rembang.

SALING DUKUNG: Bupati Rembang Abdul Hafidz didampingi Ketua DPRD Rembang Majid Kamil MZ dan Wakil Bupati Rembang Bayu Andriyanto usai penyerahan LHP BPK atas laporan keuangan Pemkab Rembang tahun anggaran 2019 di Lantai 4 Setda Rembang. (HUMAS PEMKAB REMBANG FOR RADAR KUDUS)

Share this      

REMBANG, Radar Kudus Kota Garam kembali sukses melakukan pengelolaan aset dan keuangan. Ya, kemarin Rembang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rembang tahun Anggaran 2019. Perlu kerja keras untuk mendapat penghargaan ini. Harus teliti dalam mencatat dan mengelola aset senilai triliunan itu.

Dengan menerima opini wajar tanpa pengecualian ini, Bupati Rembang Abdul Hafidz menyampaikan, hal ini merupakan sejarah bagi Rembang. Karena sudah mendapat WTP yang kedua. Yakni sebelumnya pada 2019. ”Alhamdulillah ini sejarah Rembang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian,” katanya.

Dengan ini, lanjut Hafidz, artinya dalam pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mendapat gelar ini juga tak mudah. Hafidz menyebut, butuh perjuangan yang berdarah-darah. Tentunya bukan dalam arti sebenarnya. Maksud dia, perjuangan itu dalam hal pencatatan aset yang benar. Dan keberadaan barang itu masih benar-benar diketahui. ”Yang perlu kerja keras untuk WTP sejak awal yakni yang berkaitan dengan aset,” katanya.

Menurutnya, saat ini masih ada sekitar Rp 1,3 triliun yang di dalam pencatatan dan keberadaan barang dinilai masih perlu disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Sehingga, dengan waktu sekitar satu setengah tahun, pihaknya sebagai bupati menginstruksikan kepada jajarannya agar ada pencatatan yang benar. ”Keberadaan barang juga bisa diketahui,” jelasnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang, Majid Kamil MZ, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Rembang. Karena sudah mengelola keuangan daerah dengan baik sehingga memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang sudah memberikan bimbingan dan arahan kepada Pemkab untuk menyusun LKPD dengan prinsip-prinsip kaedah akuntansi yang baik.

Dengan adanya predikat opini WTP, lanjut Gus Kamil, menjadikan beban DPRD berkurang karena tidak perlu melakukan pembahasan. Dan akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap refocusing dan realokasi APBD TA. 2020 pada penanganan dampak pandemi Covid-19. ” Kami ucapkan terima kasih kepada semua OPD yang sudah bekerja dengan baik,” ujarnya.

(ks/vah/ali/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia