alexametrics
Sabtu, 06 Jun 2020
radarkudus
Home > Politik
icon featured
Politik

Plotting Anggaran Pilkada di Rembang Dikaji Ulang

15 Mei 2020, 14: 26: 04 WIB | editor : Ali Mustofa

DISTRIBUSI: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rembang menerima kotak suara saat pemilu serentak 2019 lalu.

DISTRIBUSI: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rembang menerima kotak suara saat pemilu serentak 2019 lalu. (SAIFUL ANWAR/RADAR KUDUS)

Share this      

REMBANG, Radar Kudus - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Rembang besar kemungkinan mundur Desember, sesuai peraturan penggti undang-undang (perpu) terkait pelaksanaan pilkada.  Apabila beberapa tahapan dilaksanakan saat masa pandemi Corona Virus Disase-19 (Covd-19) seperti ini, maka akan ada protokoler kesehatan yang dilaksanakan. Termasuk dari segi alat yang disiapkan. Plotting anggaran apakah itambah atau tidak masih dikaji.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rembang belum bisa bergerak lebih lanjut. Meskipun sudah terbit perpu. Karena masih menunggu instruksi resm dari KPU RI. Terkait penganggaran, Ketua KPU Rembang M Ika Iqbal Fahmi menyampaikan, pihaknya masih menunggu surat dari KPU RI. Yag juga mengatur prosedur-prosedur pelaksanaan tahapan yang harus dipenuhi dan nantinya juga akan berefek pada anggaran jug

”Kami menunggu saja surat arhan KPU RI Seperti apa, nanti kami realisasikan di Kabupaten,” jelasnya.

Pihaknya memprediksi, bisa jai akan berpengaruh pada plotting anggaran. Hanya saja, pihaknya belum bisa memastikan. ”Nanti kami kaji, pelajari, nanti kami tuangkan dalm program-program anggaran. Bisa jadi butuh penganggaran lagi, butuh tambahan lagi bisa jadi,” jelasnya

Seperti yang diketahui dalan Nskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KPU Rembang telah menandatangani sekitar awal Oktober lalu. KPU Rembang sendiri akan menerima p 250 Juta pada APBD Perubahan 2019. Pada KUA 2020 menerima Rp 21 miliar. Hingga kemarin dari NPHD sudah digunakan sekitar Rp 700 uta. Mulai dari Oktober 2019 sampai Maret kemarin.

Sementara itu, terkait Perpu ndiri merupakan payung hukum. Terkait dengan penundaan pilkada. Yang awalnya direncanakan pada September. Kini menjadi Desember. Beerapa tahapan juga sudah berjalan. Seperti pembentukan badan ad-hoc dan pembentukan panitia pemungutan suara (PPS). Hingga muncl perintah penundaan tahapan. Sebagai antisipasi dan pemutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Dengan adanya perintah terseut, tahapan pelantikan PPS, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, juga pemutakhiran dan penyusunan data pemilih pun mandeg.Perpu telah terbit. Tetapi, KPU Rembang belum bisa bergerak lebih lanjut. Masih menunggu instuksi KPU RI yang akan merumuskan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). 

(ks/vah/ali/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia