alexametrics
Minggu, 07 Jun 2020
radarkudus
Home > Jepara
icon featured
Jepara

Bantuan Sosial Tunai Banyak Salah Sasaran, Kenapa Bisa Begitu?

14 Mei 2020, 09: 04: 50 WIB | editor : Ali Mustofa

SEMRAWUT: Perangkat Desa Banjaran masih terus melakukan validasi penerima bantuan yang salah sasaran, Selasa (11/5) kemarin.

SEMRAWUT: Perangkat Desa Banjaran masih terus melakukan validasi penerima bantuan yang salah sasaran, Selasa (11/5) kemarin. (MUHAMMAD HILAL FOR RADAR KUDUS)

Share this      

 JEPARA, Radar Kudus – Pemerintah pusat sudah mengucurkan beberapa jaring pengaman sosial. Namun, masih banyak ditemui bantuan yang tidak tepat sasaran. Sejumlah temuan di sejumlah daerah mengakibatkan kekacauan masyarakat, akibat krisis dan kesalahan penyaluran bantuan.

Di antaranya Kabupaten Jepara. Jawa Pos Radar Kudus mendapatkan informasi dari Petinggi Desa Kawak, Kecamatan Pakis, Aji Eko Herry Purwanto tentang hal itu. Herry menyatakan, lebih dari 20 penerima bantuan sembako dari pemerintah pusat (bantuan nonreguler) yang sudah meninggal. Bahkan, ada yang sudah meninggal pada 2013.

”Saya pusing. Orang sudah meninggal kok bisa dapat bantuan itu ceritanya bagaimana? Ini kami verivikasi lagi datanya,” keluh Herry.

Bukan hanya itu, Herry juga terheran-heran saat mengetahui istrinya juga masuk daftar penerima sembako tersebut. ”Saya semakin heran saat tahu istri saya dapat bantuan juga. Padahal tidak ada yang mendaftarkan lho,” imbuh dia.

Padahal sebelumnya, pihaknya sudah melakukan pendataan ulang untuk memperoleh penerima terbaru. Pihak yang bertugas juga memerintahkan berkali-kali melakukan verifikasi dan validasi. Namun, ternyata yang dipakai pemerintah pusat adalah data lama.

Bukan hanya itu, data penerima sembako itu juga banyak yang berstatus orang kaya. Jika diizinkan pihaknya akan berupaya memindahkan bantuan itu, agar tepat sasaran.

Bukan hanya di Desa Kawak, Jawa Pos Radar Kudus juga menemukan adanya data orang yang sudah meninggal atau orang kaya yang mendapatkan bantuan di Desa Banjaran, Kecamatan Bangsri, Jepara. Pihak pemdes berencana menyikapinya dengan kerja sama dengan RT untuk mengomunikasikan dengan pihak keluarga terkait. Jika sudah bisa dicairkan, puluhan bantuan salah sasaran itu, akan disalurkan kepada yang lebih berhak.

Temuan lain juga terdapat di salah satu desa di Kecamatan Batealit. Ternyata, ada nomor induk kependudukan (NIK) dan nama yang sama. Namun berbeda domisili. Hal ini membuat data tidak bisa dimasukan dalam sistem atau mental dari sistem.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Jepara Urip Budi Utomo melalui Kabid Sosial Joko Suswanto menyatakan, bahwa data penerima bantuan nonprogram berupa sembako itu dimungkinkan banyak yang salah sasaran. Untuk itu, pihaknya akan mengawasi penyalurannya.

Dalam hal ini, pemerintah desa (pemdes) menjadi ujung tombak dalam proses validasi data tersebut. Terkait dengan rencana pemdes untuk berupaya agar tetap bisa cair, Joko menyatakan hal itu tidak akan bisa. Sebab, jika ada salah sasaran dalam penyaluran, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) itu akan ditarik kembali. Dan datanya akan dihanguskan.

”Jika ada salah sasaran data akan hangus. Kartu akan dinonaktifkan. Kemudian, bantuan yang salah itu akan disalurkan di bulan depan,” tegas Joko.

Sementara di Blora, ratusan warga penerima program Bantuan Sosial Tunai (BST) tak tepat sasaran. Totalnya sekitar 400 warga. Ada yang penerimanya sudah meninggal, pindah domisili, memiliki mobil, PNS, pegawai kantoran, dan lainnya.

Salah satunya Mujianto. Warga yang semula berdomisili di RT 1/RW 8, Kelurahan/Kecamatan Cepu, Blora, itu sudah pindah ke Desa Bandar, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, sejak 2017 silam. ”Dulu istrinya itu warga kami. Tahun 2017 sudah pindah ke Desa Bandar. Tapi ternyata didata penerima bantuan masih tercantum namanya. Kemensos mungkin pakai data tahun 2016/2017,” jelas Lurah Cepu Sugiyanto.

Selain itu, ada juga salah satu warga yang sudah pindah ke luar Jawa. Namun, namanya masih tercantum dalam data penerima bantuan sosial.

Selain di Kelurahan Cepu, data penerima BST yang tidak tepat sasaran juga terjadi di Kelurahan Ngelo, Kecamatan Cepu. Ada warga yang sudah meninggal dunia. Tapi masih masuk dalam data penerima bantuan. Atas nama Sugihartini, warga RT 2/RW 5.

Bupati Djoko Nugroho menegaskan, bantuan sosial (bansos) di Blora ini, sumbernya banyak. Ada dari presiden (pusat), Kemensos, pemprov, kabupaten, dan pemerintah desa. ”Saat ini yang sudah diterima masyarakat adalah bantuan dari presiden berupa sembako senilai Rp 200 ribu per keluarga. Kemudian BST dari Kemensos Rp 600 ribu per bulan juga mulai dicairkan dalam bentuk tunai tiap keluarga. Selebihnya masih diproses,” ucapnya.

Bupati menekankan, penyaluran bantuan dari presiden dan Kemensos didasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pemkab tak punya kewenangan mengubah data itu. ”Kami sadar penyalurannya banyak yang tidak tepat sasaran. Inilah yang sedang kami evaluasi untuk diusulkan kepada pemerintah pusat. Agar bisa melakukan perbaikan data,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora Tedi Rindaryo Widodo mengungkapkan, ada sekitar 400 keluarga penerima manfaat (KPM) yang salah sasaran.

Menurutnya, BLT tahap I sudah disalurkan kepada 1.981 KPM. Melalui Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara). Yiatu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN. ”Mekanisme penyalurannya ditransfer ke rekening penerima BST,” terangnya.

Dia menambahkan, BST Rp 600 ribu itu diberikan kepada KPM tiap bulan. Mulai April, Mei, hingga Juni. Selanjutnya, 6.091 KPM BST tahap ketiga akan disalurkan melalui Kantor Pos. Mekanisme penyaluran ada tiga cara. Yaitu dibayarkan kepada KPM melalui loket Kantor Pos, melalui komunitas, dan melalui antaran. 

(ks/qih/sub/lin/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia