alexametrics
Minggu, 07 Jun 2020
radarkudus
Home > Politik
icon featured
Politik

Pencairan Dana Bantuan Parpol di Blora Tunggu Audit BPK

23 April 2020, 16: 48: 30 WIB | editor : Ali Mustofa

Pencairan Dana Bantuan Parpol di Blora Tunggu Audit BPK

BLORA, Radar Kudus - Bantuan politik terhadap parpol yang meraih suara pada Pemilu 2019 belum bisa dicairkan. Sebab, masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan itu dilakukan terhadap laporan pertanggungjawaban (LPj) banpol tahun lalu.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Blora Wahyu Jatmiko mengungkapkan, hasil pemeriksaan sudah dikirim dari pihak BPK Jateng di Semarang. Pihaknya pun sudah menindaklanjutinya dengan mengirimkan surat kepada masing-masing parpol.

”Banpol di tahun 2020 ini belum dikeluarkan. Karena ini kan menunggu hasil verifikasi dari BPK. LPj dari parpol yang diverifikasi itu 31 Januari. Ini kita baru mendapat hasilnya via pos atau via email,” tuturnya kemarin.

Wahyu menambahkan, setelah pemeriksaan BPK itu nanti tidak ada persoalan, barulah banpol bisa dicairkan. Hal itu sudah menjadi aturan yang berlaku. Wahyu menyebut, hanya parpol yang mendapat suara yang berhak menerima banpol. Besarannya, disesuaikan dengan besaran raihan suara. Dengan hitungan Rp 1.700 per suara.

Semua parpol yang mendapatkan banpol, lanjut Wahyu, dipastikan hanya mereka yang mengajukan proposal. Namun memang semua parpol yang mendapatkan suara mengajukan banpol.

Untuk diketahui, ada 10 partai yang berhak mendapatkan banpol menyusul hasil Pemilu tahun lalu. Yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lalu Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, dan Partai Perindo. 

(ks/ful/lid/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia