alexametrics
Sabtu, 06 Jun 2020
radarkudus
Home > Politik
icon featured
Politik

KPU Rembang: Belum Ada Tembusan Penundaan Pilkada Serentak 2020

16 April 2020, 22: 30: 38 WIB | editor : Ali Mustofa

KPU Rembang: Belum Ada Tembusan Penundaan Pilkada Serentak 2020

REMBANG, Radar Kudus Pemberitaan penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 sudah beredar. Dari pemberitaan tersebut, rencana pesta demokrasi itu akan diundur pada sampai 9 Desember mendatang. Yang sebelumnya direncanakan 23 September. Meski demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rembang hingga kemarin belum mendapatkan surat edaran Resmi dari KPU RI.

Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Rembang M Ika Iqbal Fahmi. Saat dihubungi Jawa Pos Radar Kudus kemarin. Pihaknya menyampaikan, belum ada instruksi resmi dari KPU RI terkait hal ini.

”Kami masih menunggu instruksi dari KPU RI,” katanya.

Selain itu, tentunya juga menunggu payung hukum yang hingga kemarin belum terbit. Yakni dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). ”Tentunya juga menunggu payung hukum perpu yang belum terbit,” imbuhnya.

Instruksi terakhir dari KPU RI yang ia terima yakni terkait penundaan beberapa tahapan. karena adanya virus corona (COVID-19). Seperti pelantikan dan masa kerja PPS, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan PPDP dan pelaksanaan coklit, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Hal ini juga sesuai dengan keputusan KPU nomor 179/PL-02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Sementara itu, beberapa waktu lalu KPU Rembang masih merekap anggaran yang sudah dikeluarkan. Kemudian akan disampaikan kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Rembang. Terkait anggaran tersebut akan dikembalikan atau tidak merupakan kebijakan pemkab.

Seperti yang diketahui KPU Rembang telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sekitar awal Oktober lalu. Diketahui, KPU Rembang sendiri akan menerima Rp 250 Juta pada APBD Perubahan 2019. Pada KUA 2020 menerima Rp 21 miliar. 

(ks/vah/ali/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia