alexametrics
Sabtu, 18 Sep 2021
radarkudus
Home > Jepara
icon featured
Jepara

Ternyata Ini Tujuan Dishub Jepara Kaji Kelayakan Angkutan Umum Masal

30 Maret 2020, 09: 56: 07 WIB | editor : Ali Mustofa

GAGASAN BARU: Salah satu bus dalam kota tengah mengantre di kawasan Terminal Bangsri. Pihak Dishub berencana menggantikannya dengan moda transportasi umum mirip BRT. Saat ini Dishub sedang melakukan kajian.

GAGASAN BARU: Salah satu bus dalam kota tengah mengantre di kawasan Terminal Bangsri. Pihak Dishub berencana menggantikannya dengan moda transportasi umum mirip BRT. Saat ini Dishub sedang melakukan kajian. (FAQIH MANSYUR HIDAYAT/RADAR KUDUS)

Share this      

JEPARA, Radar Kudus - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jepara saat ini menggodok gagasan untuk menggunakan moda angkutan umum massal di Bumi Kartini. Tujuannya untuk mengakomodir masyarakat yang sudah kesulitan mendapatkan angkutan umum.

Pernyataan tersebut dinyatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jepara Deny Hendarko melalui Kabid Angkutan Jalan Setyo Adi. Gagasan tersebut merupakan respon atas kondisi angkutan umum, terutama bus dalam kota yang semakin kesini semakin tidak maksimal.

Adi mengatakan, angkutan-angkutan umum tersebut semakin hari semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Selain sebagian beralih ke moda transportasi online, seperti Grab dan Gojek, kondisi bus juga sudah tidak memiliki daya tawar lagi untuk menarik penumpang.

Baca juga: Nahas, Perahu Terbalik saat Mancing, Satu Orang Tewas Tenggelam

Menurunnya jumlah penumpang tersebut, oleh Setyo dinilai sangat berpengaruh pada pendapatan pengelola bus. Menurutnya, pendapatan yang tidak menentu hanya mampu untuk biaya operasional sehari-hari. Jadi, pendapatan tersebut tidak mampu untuk meremajakan kendaraan.

Kondisi kendaraan yang sudah tidak begitu layaklah yang menjadi salah satu faktor penumpang mulai meninggalkan angkutan umum tersebut. Untuk, itu pihaknya ingin menciptakan kendaraan alternatif yang bisa mengakomodir persoalan tersebut.

”Kami masih mengkajinya. Sifatnya masih prastudi kelayakan. Akan dikembangkan angkutan umum massal. Seperti Bus Rapid Transit (BRT) yang ada di Semarang atau kota-kota lain,” jelasnya.

Dalam kajian tersebut, Dishub masih mencari jenis angkutan yang tepat. Yang sesuai dengan perkembangan zaman. Terutama kondisi kehidupan termutakhir yang serba digital dan online.

Disisi lain, kata Adi, kajian tersebut terbentur dengan revisi Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang tahun ini dibahas oleh Komisi V DPR RI. Pihaknya menjelaskan, pada revisi tersebut, nantinya juga akan membahas status transportasi online roda dua. Sebab, berdasarkan UU tersebut, kendaraan roda dua bukanlah angkutan umum.

Pihaknya melihat, persoalan transportasi online menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Misalnya, yang bisa mengawasi transportasi online hanyalah Kominfo. Namun, pada faktanya mereka beroperasi di wilayah Dishub.

“Kami akan tetap jalankan kajian ini. Di sisi lain juga kami mengikuti proses revisi UU tersebut. Semoga gagasan kami bisa klop dengan UU yang baru nanti,” harap Adi. (qih)

(ks/mal/top/JPR)

 TOP