alexametrics
Sabtu, 28 Mar 2020
radarkudus
Home > Kudus
icon featured
Kudus

Jalani Sidang Pembelaan, Tamzil Dapat Dukungan Tiga Organisasi

24 Maret 2020, 10: 05: 59 WIB | editor : Ali Mustofa

BELA DIRI: Muhammad Tamzil saat menjalani sidang pembelaan di Pengadilan Tipikor Semarang.

BELA DIRI: Muhammad Tamzil saat menjalani sidang pembelaan di Pengadilan Tipikor Semarang. (JOKO SUSANTO/RADAR KUDUS)

Share this      

SEMARANG, Radar Kudus - Pembelaan atau pledoi diajukan maksimal oleh Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil dan tim kuasa hukumnya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin. Tamzil mendapat tiga dukungan pembelaan dari tiga organisasi yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), kemudian gabungan LSM di Kudus dan Majelis Manakib Kudus. Atas surat itu, langsung dicek oleh PU KPK.

Ada dua pembelaan sudah dibacakan tim kuasa hukumnya. Dia membuat pembelaan sebanyak 300 halaman dan 100 lampiran. Sedangkan pembelaan pribadi Tamzil ada 27 halaman. Sekalipun tebalnya masih setengah dari tuntutan Penuntut Umum (PU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sebelumnya mengajukan tuntutan setebal 750 halaman. Namun pokok-pokok permasalahan dan fakta persidangan sudah diuraikan secara gamblang.

Usai persidangan Tamzil langsung meminta izin majelis hakim yang dipimpin Sulistyono menyerahkan tiga surat dukungan dari organisasi di Kudus.

”Ada tiga surat isinya ndak tahu, karena belum baca isinya. Isinya terkait meminta saya untuk segera dibebaskan, sehingga bisa kembali melayani pemerintah. Mereka yakin saya tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan,” kata Tamzil usai sidang.

Dalam pembelaannya, Muhammad Tamzil mengatakan terkait suap pada kenyataannya di persidangan Akhmad Shofiyan mengaku tidak pernah melakukan kesepakatan jahat dengan dirinya, melainkan Shofiyan memberikan uang hanya kepada Uka Wisnu Sejati (mantan ajudannya). Bahkan Shofiyan mengatakan tidak pernah menemui dirinya. Ia juga mengaku selalu menegaskan terkait promosi jabatan hanya dipertimbangkan dari kualifikasi, kompetensi, dan prestasi kinerja.

”Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli di persidangan telah membuktikan bahwa saya tidak bersekongkol dengan Uka dan Agoes Suranto dalam melakukan kejahatan terhadap Shofiyan semata-mata untuk mendapatkan uang dari Shofiyan,” jelasnya.

Menurutnya, perilaku Agoes menjual jabatan dengan imbalan uang secara prinsip ada kesesuain dengan banyaknya laporan dari warga masyarakat melalui fasilitas online Lapor Tamzil dan informasi dari Irwani, ketua DPC PKB Kudus. Dalam pidato Irwani di depan umum pada acara halal bi halal DPC PKB Kudus menyampaikan, kalau Agoes Soeranto selaku staf khusus sudah menjual jabatan bupati kepada PNS dengan memungut uang. Sehingga yang bersangkutan khawatir sengaja memanfaatkan kesempatan yang tidak diketahui bupati untuk kepentingan pribadinya sendiri.

Terkait gratifikasi dan dukungan tim pemenangan Pemilukada 2018. Menurutnya dirinya, Hartopo, Haryanto, dan Nur Halim tidak ada perikatan utang-piutang dengan dalih apapun. Sehingga keterlibatan Haryanto dan Nur Halim dalam pemenangan Pilkada Kudus 2018 semata-mata hanya membantu dalam proses pemenangan Tamzil-Hartopo.

”Saksi Haryanto juga selalu menyampaikan ihklas dan jihad dalam setiap kampanye. Nur Halim di persidangan juga menyampaikan membantu pemenangan Tamzil-Hartopo, atas dawuh dari para kiyai dan ulama,” bebernya dalam pledoi.

Menurutnya, Haryanto dan Nur Halim tertarik sembilan program unggulan, salah satu program pemberian honorarium Rp 1 juta per orang per bulan kepada seluruh ustad TPQ, madrasah diniyah, pondok pesantren, serta guru tidak tetap pada pendidikan dasar.

”Mengenai perjanjian Tamzil-Hartopo yang dijadikan KPK sebagai pijakan, yang seolah-olah perjanjian itu bisa dikait-kaitkan dengan penyebutan utang-piutang di persidangan keduanya justru menyampaikan tidak menuntut perjanjian Tamzil-Hartopo itu dilaksanakan,” tandasnya.

Atas pembelaan itu, dirinya memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana atas seluruh dakwaan KPK. Kemudian membebaskannya dari segala dakwaan KPK. Atas pembelaan itu, PU KPK, Joko Hermawan, langsung menyatakan mengajukan replik lisan. Bahwa pihaknya tetap pada tuntutan. Sama halnya kuasa hukum Tamzil, Yudi Sasongko dan Sirait menyatakan tetap pada pembelaan. Oleh majelis hakim kemudian menunda sidang selama dua minggu kedepan. Untuk dibuka lagi pada 6 April mendatang dengan agenda putusan. (jks)

(ks/zen/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia