alexametrics
Sabtu, 28 Mar 2020
radarkudus
Home > Jepara
icon featured
Jepara

Kebijakan Wisata Gratis di Jepara Dievaluasi Bulan Ini, Alasannya….

23 Maret 2020, 00: 07: 27 WIB | editor : Ali Mustofa

DIEVALUASI: Situasi Pantai Kartini saat hari biasa nampak sepi. Kondisi ini akan dievaluasi oleh Pemkab Jepara akhir bulan ini.

DIEVALUASI: Situasi Pantai Kartini saat hari biasa nampak sepi. Kondisi ini akan dievaluasi oleh Pemkab Jepara akhir bulan ini. (FAQIH MANSYUR HIDAYAT/RADAR KUDUS)

Share this      

JEPARA, Radar Kudus - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara akan mengevaluasi kebijakan penggeratisan masuk objek wisata akhir bulan ini. Namun, pihak pengelola masih kebingungan dalam melakukan perhitungan retribusi.

Diketahui, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2019, pemkab menggratiskan masuk beberapa objek wisata yang dimiliki pemkab. Hanya hari Sabtu, Minggu, dan hari-hari libur pemkab melakukan kebijakan berbayar.

Berdasarkan perda itu, tarif hari Sabtu-Minggu dan hari libur untuk dewasa Rp 10 ribu dan anak-anak Rp 5 ribu. Sepekan Natal dan tahun baru, pekan syawalan, lomban dan even lainnya, tarif untuk dewasa Rp 15 ribu dan anak-anak Rp 10 ribu. Parkir dan sampah untuk sepeda motor Rp 1 ribu, sedan dan sejenisnya Rp 2 ribu, mini bus Rp 4.500, dan truk atau bus besar Rp 7 ribu. Sementara itu, pada hari biasa (Senin-Jumat) gratis masuk dan hanya membayar parkir.

Perda tersebut sudah berjalan selama lima bulan. Pada bulan ke lima ini, Pemkab Jepara akan mengevaluasi kebijakan tersebut. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Jepara Zamroni Listiaza, melalui Kabid Destinasi Pariwisata Nur Zuhruf mengaku masih kesulitan menentukan dasar perhitungan pendapatan.

Sebab, kata Zuhruf, sebelum perda itu diberlakukan, penghitungan pendapatan didasarkan pada jumlah tiket yang keluar berbanding lurus dengan jumlah pengunjung. Sedangkan, sekarang jumlah tiket tidak bisa ditafsirkan sebagai banyaknya jumlah pengunjung. Karena, pada hari selain liburan, pengunjung yang menggunakan sepeda motor, mobil, atau bus hanya diberi satu tiket saja. Tidak pada masing-masing orang.

”Kalau dulu kan ada tiketnya untuk masing-masing pengunjung. Itu jelas penghitungannya. Sementara sekarang, misalnya 1 bus berisi 50 orang,  pada hari biasa hanya diberi satu tiket,” kata Zuhruf.

Pihaknya mengaku tidak bisa memperhitungkan pendapatan di dua bulan awal pemberlakuan perda itu, terutama pada even akhir tahun. Karena masih penyesuaian. Pihaknya hanya bisa bisa menghitung pendapatan mulai Januari sampai saat ini.

Untuk mengatasi persoalan itu, pihaknya akan mencoba mengkompilasikan data dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Jepara terkait retribusi parkir yang masuk. Data tersebut nantinya bisa menjadi gambaran jumlah pengunjung yang masuk selama lima bulan terakhir.

”Kalau memang kesulitan, kami mungkin akan menggunakan jasa konsultan,” terang dia.

Tahun ini Pemkab Jepara menarget Rp 4 miliar dari objek-objek wisata itu. Dengan rincian Pantai Kartini Rp 1.118 miliar, Bandengan Rp 1. 585 miliar, Benteng Portugis Rp 308 juta, Pulau Panjang Rp 47,5 juta, Museum Kartini Rp 12 juta, Kura-kura Ocean Park Rp 475 juta, tempat rekreasi Karimunjawa Rp 100 juta. Sementara di tahun lalu targetnya Rp 3,9 miliar. (qih)

(ks/him/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia