alexametrics
Sabtu, 28 Mar 2020
radarkudus
Home > Pendidikan
icon featured
Pendidikan

Demokrasi dalam Pilkades sering Berujung Demonstrasi

19 Maret 2020, 09: 10: 02 WIB | editor : Ali Mustofa

Dwi Hidayatur Rohmah, Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta

Dwi Hidayatur Rohmah, Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (dok pribadi)

Share this      

ABRAHAM LINCOLN berpendapat demokrasi merupakan sistem pemerintahan, yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Charles Costello, demokrasi termasuk sistem sosial dan politik, yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Demi melindungi hak seluruh warga negara.

Demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil tersebut pastinya berdampak bagi seluruh rakyat. Dalam arti rakyatlah yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara sederhana dapat di jelaskan bahwa desa merupakan institusi pemerintahan yang terendah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Telah disebutkan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh rakyat desa. Yang pelaksanaannya melalui pemilihan kepala desa. Pilkades memang merupakan demokrasi tertua di Indonesia.

Pilkades dilaksanakan di Indonesia sebelum adanya pilihan kepala daerah (bupati, gubernur) dan sebelum pemilihan presiden secara lang sung. Pilkades pada awal pelaksaan masih sederhana menggunakan biting dan bumbung hingga menggunakan kertas bergambar seperti pemilihan kepala desa, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Calon pilkades ini pastinya pilihan yang terbaik menurut pendukungnya begitu pula bagi pendukung calon lain sehingga tidak heran sering terjadi ketegangan antar pendukung calon pilkades. Mengingat lokasi dan intensitas interaksi antarpendukung yang sangat tinggi memudahkan terjadinya gesekan antarpendukung, antartetangga, dan antarteman.

Tak jarang dalam Pilkades berlangsung “panas”. Demonstrasi pendukung yang tidak bisa menerima kekalahan calonnya. Gesekan bukan hanya pada saat pelaksanaan, tetapi sampai pascapelaksanaan Pilkades. Rasa tidak puas dan dendam antar pendukung sangat terasa pada masyarakat. Bahkan, itu terjadi pada waktu yang relatif lama.

Pada sisi lain, calon kepala desa untuk memperoleh dukungan pemilih memerlukan biaya yang sangat tinggi. Banyak anggaran yang harus dikeluarkan calon kepala desa mulai menerima tamu jauh sebelum pelaksanaan pilkades. Setiap malam para pendukung berkumpul di rumah calon. Kegiatan ini berlangsung satu-dua bulan sebelum pelaksanaan.

Dan biaya tinggi lainnya adalah uang maney politics yang harus dikeluarkan calon kepala desa agar memperoleh suara tinggi. Bila diakumulasi biaya calon ke pala desa di berbagai daerah Kabupaten Rembang, Pati, Kudus , dan sekitarnya mencapai ratusan juta rupiah sampai satu miliar rupiah atau lebih. Ini sangat berpotensi memiskinkan calon yang bermodal kenekatan dengan dukungan dana pas-pasan.

Secara singkat kelebihan dan kelemahan pilkades sebagai berikut. Kelebihan pilkades terjaminnya demokrasi karena kades terpilih benar-benar pilihan rakyat. Kelemahan pilkades biaya calon kepala desa sangat tinggi yang berpotensi memiskinkan calon, terjadinya gesekan dan permusuhan antar pendukung dan mengganggu kenyamanan yang berlangsung relatif lama.

Salah satu alternatif untuk mengatasi itu semua sebaiknya perlunya mengubah desa menjadi kelurahan. Dengan mengubah status desa menjadi kelurahan, pemilihan kepala desa yang selama ini mempunyai banyak kelemahan dapat diminimalisasi. Tidak ada wadah memiskinkan rakyat kecil yang sudah miskin menjadi lebih miskin dan akhirnya stres setelah pilkades. Serta tidak ada lagi konflik horizontal setelah pilkades.

Perbedaan desa dengan kelurahan yaitu desa dipimpin kepala desa, sedangkan lurah dipimpin lurah, status jabatan kepala desa adalah memimpin desa/daerah. Sedangkah lurah adalah perangkat pemerintahan kabupaten/kota yang bertugas dikelurahan tersebut. Dari status kepagawaiannya kepala desa bukan PNS sedangkan status kepagawaian lurah adalah PNS. Proses pemilihannya KADES dipilih oleh rakyat sedangkan lurah ditujuk bupati/wali kota. Masa jabatan kades 5 tahun dan 1 periode lagi sedangkan lurah sesuai aturan pensiunan PNS. Pembiayaan pembangunan desa dari prakarsa desa, sedangkan kelurahan dari APBD.

Mudah-mudahan alternatif ini menjadi pemikiran stakeholder untuk menyejahterakan rakyat dan menjadikan hidup damai rakyat tanpa friksi setelah pilkades. Dalam perkembangannya desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan ini sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 11 menyebutkan bahwa desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa melalui musyawarah desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa. (*)

(ks/top/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia