alexametrics
Kamis, 09 Apr 2020
radarkudus
Home > Pati
icon featured
Pati

Terdakwa Himpun Dana PTSL di Alasdowo Pati Capai Rp 507 Juta

15 Februari 2020, 10: 58: 22 WIB | editor : Ali Mustofa

DIMINTA KETERANGAN: Terdakwa kasus PTSL memasuki sidang kedua di PN Pati.

DIMINTA KETERANGAN: Terdakwa kasus PTSL memasuki sidang kedua di PN Pati. (SRI PUTJIWATI/RADAR KUDUS)

Share this      

PATI, Radar Kudus - Pengadilan Negeri (PN) Pati mengagendakan sidang lanjutan dugaan pungli Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kasus ini melibatkan tiga yakni Muhlisin, Subronto, dan Gufron warga Desa Alasdowo Dukuhseti.

Dari sembilan saksi yang diagendakan, baru dua saksi dimintai keterangan. Selanjutnya sidang ditunda pekan depan.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eko Yulianto mendakwa para terdakwa dengan dakwaan dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana. Terdakwa terbukti melakukan penggelapan dan merugikan pemohon PTSL warga Desa Alasdowo mencapai Rp 507 juta.

Pada sidang lanjutan kedua di PN, dua saksi yang didatangkan dari warga dan perangkat Desa Alasdowo. Dalam sidang itu ada beberapa warga dari desa setempat yang datang. Baik dari warga maupun dari keluarga terdakwa. Persidangan sendiri berlangsung cukup lama. Majelis hakim yang diketuai Diah Retno Yuliarti dan dua hakim anggota Herry Setyobudi serta Agung Iriawan meminta keterangan dari saksi.

“Sidang ditunda pekan depan dengan melanjutkan pemeriksaan dan keterangan dari para saksi,” kata Diah.

Seperti yang diketahui, tiga terdakwa yakni Muhlisin Kades Alasdowo nonaktif, Subronto Kepala SD, dan Gufron bendahara dalam kepanitiaan program PTSL Desa Alasdowo menghimpun dana PTSL setiap pemohon sertifikat ditarik Rp 600 ribu. Sesuai aturan dari pemerintah pusat program itu disubsidi APBN dan warga hanya ditarik Rp 150 ribu.

Proses PTSL tersebut dimulai selama 2019. Desa Alasdowo mendapatkan program tersebut. Kepanitiaan itu dibentuk dan salah satu anggota tiga terdakwa itu yang kini harus mendekam di balik jeruji. Dalam kesepakatan yang diambil panitia, mengharuskan warga membayar Rp 600 ribu dan mengumpulkan administrasi. Pemohon sertifikat sekitar 1.300 telah menyetor uang mereka kepada panitia PTSL Desa Alasdowo.

Jumlah dana yang terhimpun Rp 507.500.000. Sisa dari pembuatan kebutuhan sertifikat dibagikan untuk terdakwa dan beberapa panitia lainnya. Uang yang diterima Muhilisin mencapai Rp 200 juta. Sementara Ditreskrimum Polda Jateng menyita uang dari Subronto dan Ghofur sebesar Rp 75 juta saat mengungkap kasus PTSL November 2019 lalu.

(ks/put/him/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia