Senin, 17 Feb 2020
radarkudus
icon featured
Kudus

Belasan Ribu Jiwa di Kudus Gagal Masuk JKN PBI, Lantaran…

14 Februari 2020, 16: 04: 37 WIB | editor : Ali Mustofa

Belasan Ribu Jiwa di Kudus Gagal Masuk JKN PBI, Lantaran…

KUDUS, Radar Kudus – Sebanyak 17.896 jiwa dari 47.721 jiwa yang dikaver APBD gagal masuk kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kegagalan itu terjadi lantaran 17.896 jiwa sudah masuk Basis Data Terpadu (BDT) yang sudah dikaver pusat. Sedangkan kepesertaan JKN PBI untuk warga yang belum masuk BDT dan warga miskin. Untuk itu BPJS Kesehatan Kudus menyarankan agar penambahan data harus segera dilakukan hingga akhir Februari.

Diketahui 29.825 jiwa sudah terverifikasi masuk kepesertaan JKN PBI. Padahal seharusnya data yang terverifikasi sebanyak 47.721 jiwa.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kudus Maya Susanti melalui Kabid Perluasan Peserta dan Kepatuhan Daud Pujangga mengatakan SK yang diajukan jadi kepesertaa JKN PBI 47.721 jiwa. Namun setelah dimasukkan ternyata yang bisa masuk hanya 29.825 jiwa. Sisanya gak penuhi syarat.

”Untuk pengajuan JKN PBI yang ditanggung APBD Kabupaten harus di luar basis data terpadu (BDT) yang sama sekali belum terkaver jaminan kesehatan. Nah, kenapa yang bisa diinput hanya 29.825 jiwa, dikarenakan sudah terdaftar di BDT,” ungkapnya.

Untuk itu, BPJS Kesehatan menyarankan untuk kekurangannya bisa ditambah sampai akhir bulan ini. Karena, kalau belum bisa terpenuhi, otomatis bulan berikutnya akan tambah beban yang akan didaftarkan.

Daud mengatakan, memilah data memang tidak mudah. Jadi, harus ada kerja sama dengan pihak desa. Data yang dimasukkan JKN PBI per Februari dari hasil validasi data 196 ribu masih campur aduk.

”Belum lagi masyarakat tak mampu yang baru mengajukan menjadi peserta JKN PBI. Pada intinya yang ditanggung menggunakan dana APBD itu masyakat tidak mampu yang belum terkaver jaminan kesehatan. Pemkab sudah menyediakan dana untuk membayar peserta baru Februari ini sebesar Rp 1,2 miliar,” tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Joko Dwi Putranto, memastikan masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar sebagai peserta JKN PBI APDB masih bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Sebab Pemkab sudah menyiapkan anggarannya.

”Meski anggaran yang tersedia untuk membiayai masyarakat tidak mampu di luar anggaran JKN PBI hanya tersedia Rp 3,5 miliar, hingga kini memang belum ada klaim,” terangnya.

Kata Joko, target Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh bagi penduduk Kudus untuk sementara fokus pelayanan masyarakat tidak mampu.” Jangan sampai sakit tidak terlayani,” tuturnya.

Anggaran yang tersedia untuk mendaftarkan masyarakat tidak mampu sebagai peserta JKN PBI APBD Kudus sebesar Rp 56,8 miliar. Dana itu digunakan membayar utang selama tiga bulan. Dari Oktober hingga Desember 2019 Rp13 miliar. Jadi tersisa sekitar Rp 42 miliar.

(ks/san/mal/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia