Senin, 17 Feb 2020
radarkudus
icon featured
Hukum & Kriminal

Mantan Kepala Dinakikan Blora Dituntut Enam Tahun Penjara

13 Februari 2020, 10: 57: 26 WIB | editor : Ali Mustofa

MENYESAL: Wahyu Agustini digelandang ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Semaran.

MENYESAL: Wahyu Agustini digelandang ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Semaran. (JOKO SUSANTO/RADAR SEMARANG)

Share this      

SEMARANG, Radar Kudus - Eks Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Dinakikan) Kabupaten Blora Dr Ir Wahyu Agustini dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jateng dengan pidana penjara selama enam tahun penjara. Hal itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin.

Tuntutan itu dijatuhkan karena terdakwa yang merupakan staf ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan nonaktif itu dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan memotong dana pemerintah program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (Upsus Siwab) di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora pada 2017 dan 2018.

Dalam amar tuntutannya, JPU Kejati Jateng Ade Rina Trisyani menyatakan terdakwa Wahyu Agustini bersalah melakukan pidana korupsi sebagaimana Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, sebagaimana dakwaan pertama.

Kemudian menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama enam tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan. Kemudian menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 10 ribu.

Adapun yang menjadi salah satu pertimbangan JPU, adalah hal-hal memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung dalam program pemberantasan korupsi, merugikan keuangan orang lain. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang dan tidak merasa bersalah.

”Hal-hal meringankan terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa bersikap sopan di persidangan,” kata Ade Rina Trisyani dan timnya di hadapan majelis hakim yang dipimpin Suparno.

Usai sidang salah satu kuasa hukum terdakwa JH Silaen memastikan akan mengajukan pembelaan untuk kepentingan kliennya. Menurutnya tuntutan tersebut terlalu tinggi. 

Sebelumnya, saat diperiksa sebagai terdakwa Wahyu menyebut ada jatah yang diberikan kepada bupati, wakil bupati, dan sekda hasil uang pemotongan tersebut sebagai insentif. Dari hasil kesaksian para saksi di persidangan angka untuk bupati dikabarkan mencapai puluhan juta.

”Insentif untuk bupati, wakil, dan sekda atas pelaksanaan program ini," jelasnya.

Meski demikian, ia mengakui tidak ada landasan hukum atas pemberian insentif yang dipotong dari dana program yang bersumber dari DIPA itu. Hanya saja dalam keterangannya, Wahyu tidak mengungkapkan besaran insentif yang diberikan untuk bupati, wakil dan sekda. Namun, ia mengakui pemberian jatah tersebut. Ia juga mengaku tidak ada landasan hukum juga atas pemotongan dana program yang bertujuan meningkatkan populasi sapi di Jawa Tengah itu. (jks)

(ks/zen/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia