Senin, 17 Feb 2020
radarkudus
icon featured
Kudus

Indisipliner, Dua ASN Pemkab Kudus Dipecat, Dua Turun Pangkat

12 Februari 2020, 12: 08: 21 WIB | editor : Ali Mustofa

Indisipliner, Dua ASN Pemkab Kudus Dipecat, Dua Turun Pangkat

KUDUS, Radar Kudus – Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mendapat sanksi indisipliner dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus. Mereka disanksi karena telah melakukan pelanggaran terhadap aturan sebagai ASN. Mulai dari mangkir kerja, tersandung kasus hukum hingga yang diduga terlibat pernikahan siri. Sanksinya bervariasi. Dua orang dipecat, dua orang turun pangkat, dan dua orang masih proses di Kemendagri.

Dua ASN yang terlibat pernikahan siri diturunkan jabatannya. AA diturunkan dari IVC ke IVB sedangkan SR diturunkan dari IIID ke IIIC. Sementara dua ASN lainnya yakni WN dan AS dipecat secara tidak hormat.

AS disanksi karena terbukti sah melakukan suap jabatan. Sedangkan WN disanksi karena terbukti mangkir kerja selama lebih dari seratus hari. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 53/2010 tentang Disiplin ASN disebutkan bahwa jika dalam 46 hari tidak masuk kerja, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Hal ini diungkapkan Plt Kepala BKPP Kabupaten Kudus Catur Widyatno kemarin. Catur mengungkapkan, SK terhadap empat ASN yang melanggar aturan ASN tersebut sudah turun pada 1 Februari 2020.

”Empat orang sudah turun SK nya. Sementara dua ASN masih dalam proses di Kemendagri,” kata Catur.

Dijelaskannya, sebenarnya ASN berinisial AS telah memenuhi syarat untuk mengajukan pensiun dini. Sebab dirinya sudah mengabdi lebih dari 20 tahun. Usianya juga sudah di atas 50 tahun. Namun kasus hukum yang menjeratnya, dia tidak bisa mengajukan pensiun dini. Sedangkan WN tidak bisa, sebab usianya masih di bawah 50 tahun. Dan masa kerjanya juga belum genap 20 tahun.

Sanksi indisipliner terhadap AA dan SR yang diturunkan pangkatnya berjalan selama kurun waktu tiga tahun. Secara otomatis, dalam rentan waktu tersebut gaji dan tunjangannya menyesuaikan. Catur mengakui, kasus AA dan SR ini memang terjadi sudah lama. Namun keputusan resmi baru turun 1 Februari 2020 lalu.

”Pemberian sanksi ini memang cukup berat. Banyak jalan terjalnya. Saya tidak tahu, mungkin selama ini tidak ada yang berani memprosesnya,” ujarnya.

(ks/daf/mal/top/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia